Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto--MI/Atet Dwi Pramadia
Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto--MI/Atet Dwi Pramadia

Pro-Kontra Gelar Pahlawan Soeharto

Orang yang Kritisi Soeharto Juga Menikmati Fasilitas Orde Baru

K. Yudha Wirakusuma • 12 November 2015 13:44
medcom.id, Jakarta: Presiden ke-2 RI Soeharto dinilai pantas untuk diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Sebab tak semua kesalahan pemerintahan Orde Baru harus dipikul Soeharto.
 
"Saya kira pantas saja. Wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional memang ada pro dan kontra. Bagaimanapun ada sisi-sisi baik dan buruk. Sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai kekuasan yang sudah berjalan seperti Orde Lama dan Orde Baru," kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (12/11/2015).  
 
Jadi, lanjutnya, secara sisi kenegaraan Soeharto melindungi negara, namun tidak memberikan ruang pilitik untuk dikritisi, walaupun lengser prabon.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau dalam proses ini sebagai pahlawan nasional sejarah, Soeharto juga memiliki kontribusi merebut Irian Barat. Apalagi dari sisi sejarah perjalanan militer ada jadi jangan dilihat dari 32 tahun presiden saja," ucap aktivis 98 ini.
 
Dia berharap wacana ini tak menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Sebab banyak juga orang yang mengkritisi pemerintahan Orde Baru, kemudian menikmati kejayaan Orde Baru.
 
"Toh orang pernah mengkritisi juga menikmati kejayaan Orde Baru. bahkan saat ini menteri-menteri yang dahulu mengkritisi Orde Baru sekarang menikmati, contohnya Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli," terangnya seraya mengatakan keputusan final pemberian gela pahlawan berada di tangan Presiden Joko Widodo.
 
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu mengatakan, proses pembahasan masih berlangsung di internal Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 
Ryamizard, yang juga Menteri Pertahanan, mengatakan, masyarakat mestinya tak terjebak kontroversi rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Baginya, Presiden yang mengklaim sebagai "Bapak Pembangunan" itu memiliki jasa bagi negara.
 
Pihak Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak sembarangan memberikan gelar tanpa memperhitungkan faktor kelayakan. Pada PP No.1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, anggota Dewan ini terdiri atas unsur akademisi sebanyak dua orang; militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak dua orang; serta tiga tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan. Masa baktinya selama lima tahun. Ketua diangkat langsung oleh Presiden RI.
 
Dua tokoh nasional yang rencananya menerima penganugerahan gelar pahlawan adalah Soeharto dan Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 RI. Kontroversi mengiringi rencana tersebut. Terutama terhadap Soeharto terkait dengan sejumlah isu korupsi dan HAM yang belum terjawab.
 
(YDH)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif