medcom.id, Jakarta: Sinergi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dengan penegak hukum kurang terjalin. Sosok yang bisa menjembatani dua institusi itu, sekaligus berpengalaman dalam bidang intelijen, dipandang layak sebagai Kepala BIN berikutnya jika Presiden berkehendak.
"Hari ini kekurangan BIN menurut saya adalah kurangnya koordinasi lembaga intelijen dengan penegak hukum," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2016.
Menurut dia, penggantian Kepala BIN ini tak ubahnya perombakan kabinet. Semuanya kewenangan penuh Presiden. Namun demikian, ia percaya sosok yang bisa menghubungkan intelijen dan penegak hukum ini dapat berasal dari Polri.
"Kalau memang perwira Polri seperti Pak BG nanti dilantik sebagai kepala BIN oleh Presiden, menurut saya itu hal yang baik," ucapnya.
Pandangan berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Dia menilai perubahan posisi puncak di BIN belum darurat dilakukan saat ini. Dikatakannya, masih ada kerja yang dihasilkan BIN era Sutiyoso saat ini.
"Belum hal kritis yang membuat pergantian segera," kata dia.
Menurut dia, BIN sudah beberapa kali menunjukkan prestasi. Misalnya, pengejaran dan penangkapan koruptor dari luar negeri, dan netralisasi kelompok separatis Din Minimi di Aceh. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam masalah penanganan keamanan dalam negeri.
"Tapi kalau itu pilihannya mengajukan penggantian, itu sepenuhnya kewenangan Presiden. DPR akan meminta pertimbangan saja dalam rapat konsultasi," kata dia.
Tentang profil calon yang didorong-dorong sebagai pengganti Sutiyoso, seperti Wakapolri Budi Gunawan, Hanafi mengakui mestinya pengalaman dia sebagai pejabat tinggi Polri sudah memberi gambaran baginya dalam dunia intelijen.
"Namun, ini harus dibuktikan dulu," kata anggota Fraksi PAN itu.
Isu Budi Gunawan, bekas tersangka kasus suap di KPK, menjadi pengganti Kepala BIN Sutiyoso mulai didengungkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, beberapa waktu lalu. Posisi Wakapolri, katanya, kelak akan ditempati Komjen Syafruddin.
medcom.id, Jakarta: Sinergi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dengan penegak hukum kurang terjalin. Sosok yang bisa menjembatani dua institusi itu, sekaligus berpengalaman dalam bidang intelijen, dipandang layak sebagai Kepala BIN berikutnya jika Presiden berkehendak.
"Hari ini kekurangan BIN menurut saya adalah kurangnya koordinasi lembaga intelijen dengan penegak hukum," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2016.
Menurut dia, penggantian Kepala BIN ini tak ubahnya perombakan kabinet. Semuanya kewenangan penuh Presiden. Namun demikian, ia percaya sosok yang bisa menghubungkan intelijen dan penegak hukum ini dapat berasal dari Polri.
"Kalau memang perwira Polri seperti Pak BG nanti dilantik sebagai kepala BIN oleh Presiden, menurut saya itu hal yang baik," ucapnya.
Pandangan berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Dia menilai perubahan posisi puncak di BIN belum darurat dilakukan saat ini. Dikatakannya, masih ada kerja yang dihasilkan BIN era Sutiyoso saat ini.
"Belum hal kritis yang membuat pergantian segera," kata dia.
Menurut dia, BIN sudah beberapa kali menunjukkan prestasi. Misalnya, pengejaran dan penangkapan koruptor dari luar negeri, dan netralisasi kelompok separatis Din Minimi di Aceh. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam masalah penanganan keamanan dalam negeri.
"Tapi kalau itu pilihannya mengajukan penggantian, itu sepenuhnya kewenangan Presiden. DPR akan meminta pertimbangan saja dalam rapat konsultasi," kata dia.
Tentang profil calon yang didorong-dorong sebagai pengganti Sutiyoso, seperti Wakapolri Budi Gunawan, Hanafi mengakui mestinya pengalaman dia sebagai pejabat tinggi Polri sudah memberi gambaran baginya dalam dunia intelijen.
"Namun, ini harus dibuktikan dulu," kata anggota Fraksi PAN itu.
Isu Budi Gunawan, bekas tersangka kasus suap di KPK, menjadi pengganti Kepala BIN Sutiyoso mulai didengungkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, beberapa waktu lalu. Posisi Wakapolri, katanya, kelak akan ditempati Komjen Syafruddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
