Pemekaran Daerah Sarat Politisasi

medcom.id, Jakarta: Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowan mengakui proses pemekaran daerah di Indonesia sarat politisasi. Dia mengindikasikan politisasi dari lamanya proses pembentukan dan pengajuan daerah otonom baru. "Jadi yang bermain politik di sini adalah soft politik dan high politik. Barangkali yang dilakukan DPD soft politik," kata Muqowan di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat (8/10/2016). Dia mencontohkan dalam beberapa waktu terkahir, Kementerian Dalam Negeri sudah menyetor sejumlah daerah yang akan dimekarkan ke ketua DPD. Namun hingga kini, daerah-daerah itu belum dieksekusi Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. "Tapi ini sudah tiga bulan kenapa belum (dieksekusi), jadi pak JK sedang memerankan high dan soft politic untuk pemekaran daerah. Beliau berhak untuk memberikan rekomendasi lahirnya regulasi-regulasi," jelas dia. Baca: Pemerintah Harus Pertimbangkan Lebih Banyak Pemekaran Daerah Pemerintah baru mengeluarkan satu Peraturan Pemerintah (PP). PP itu merupakan turunan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedikitnya harus ada 20 PP yang dikeluarkan sebagai landasan pembentukan otonomi di sejumlah daerah. "Usulannya segera bentuk itu PP lah agar (daerah yang akan diotonomikan) tidak hanya berharap-harap tapi ada regulasi yang bisa mengantarkan di daerah otonom baru," tegas dia. Baca: Otonomi Tak Sekadar Pemekaran Daerah Muqowan berharap ada sinkronisasi yang terbentuk antara DPR, DPD dan Pemerintah dalam memekarkan daerah. Dia meminta ketiganya berhati-hati dan selektif dalam mengeksekusi daerah yang akan dimekarkan. "Kalau memang ada daerah yang tidak mencukupi syaratnya (untuk diberi otonomi) ya lewatkan. Tapi kalau memang sudah sesuai syarat ayo silahkan jadi otonom baru," tandas dia.