Jakarta: DPR memiliki fungsi diplomasi luar negeri. Bahkan, lembaga legislatif mengeklaim lebih baik ketimbang pemerintah.
"Fungsi diplomasi DPR itu akan lebih efektif daripada fungsi diplomasi pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Achmad Hafizs Tohir dalam sosialisasi Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR di Tengah Pandemi di Bandung, Sabtu, 25 September 2021.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan pertimbangan. Di antaranya mayoritas sistem pemerintahan negara menerapkan sistem parlementer.
Dia menyampaikan jumlah pemerintahan di dunia yang menerapkan sistem parlementer ada dua per tiga. Sedangkan presidensial hanya satu per tiga, salah satunya Indonesia.
"Maka fungsi diplomasi DPR itu akan lebih efektif," ungkap dia.
Selain itu, perundingan yang dilakukan parlemen lebih cair. Beda dengan perundingan yang dilakukan pemerintah.
Baca: Formappi Sebut DPR Menyalahgunakan 70% Dana Reses
Biasanya, perundingan yang dilakukan pemerintah terikat dengan protokoler. Bahkan membutuhkan pertimbangan dari parlemen meski sudah mencapai kata sepakat.
"Sehingga kadang-kadang lobi politik yang dilakukan antar parlemen lebih cepat daripada G toG (government to government)," sebut dia.
Efektivitas diplomasi parlemen terlihat dalam beberapa kasus. Salah satunya, mendamaikan konflik dua faksi di Palestina pada 2012.
"Itu membuktikan kinerja DPR sangat baik ditingkat kan di fungsi diplomasi," ujar dia
Jakarta:
DPR memiliki fungsi
diplomasi luar negeri. Bahkan, lembaga legislatif mengeklaim lebih baik ketimbang pemerintah.
"Fungsi diplomasi DPR itu akan lebih efektif daripada fungsi diplomasi pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Achmad Hafizs Tohir dalam sosialisasi Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR di Tengah Pandemi di Bandung, Sabtu, 25 September 2021.
Politikus Partai Amanat Nasional
(PAN) itu menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan pertimbangan. Di antaranya mayoritas sistem pemerintahan negara menerapkan sistem parlementer.
Dia menyampaikan jumlah pemerintahan di dunia yang menerapkan sistem parlementer ada dua per tiga. Sedangkan presidensial hanya satu per tiga, salah satunya Indonesia.
"Maka fungsi diplomasi DPR itu akan lebih efektif," ungkap dia.
Selain itu, perundingan yang dilakukan parlemen lebih cair. Beda dengan perundingan yang dilakukan pemerintah.
Baca:
Formappi Sebut DPR Menyalahgunakan 70% Dana Reses
Biasanya, perundingan yang dilakukan pemerintah terikat dengan protokoler. Bahkan membutuhkan pertimbangan dari parlemen meski sudah mencapai kata sepakat.
"Sehingga kadang-kadang lobi politik yang dilakukan antar parlemen lebih cepat daripada G toG (
government to government)," sebut dia.
Efektivitas diplomasi parlemen terlihat dalam beberapa kasus. Salah satunya, mendamaikan konflik dua faksi di Palestina pada 2012.
"Itu membuktikan kinerja DPR sangat baik ditingkat kan di fungsi diplomasi," ujar dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
