medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi 1 Mahfudz Siddiq menegaskan penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ditunjuknya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Jenderal Moeldoko justru ramai diperbincangkan karena penunjukan tak sesuai matra.
Politkus PKS ini tak mau bicara banyak soal kontroversi penunjukkan sosok dari Angkatan Darat, bukan Angkatan Udara jika sesuai matra.
"Saya berharap pergantian Panglima TNI tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," kata Mahfudz ketika dihubungi, Selasa 9 Juni.
DPR memang sudah menerima surat penunjukan resmi Gatot. Namun, DPR berniat mempertanyakan penjelasan Presiden Jokowi.
"Tinggal presiden menjelaskan apa alasan dan perimbangannya," tegas Mahfudz.
Sementara Mahfudz belum bisa memastikan kapan akan menggelar fit and proper test untuk Gatot.
"Menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus)," tambah Mahfudz.
medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi 1 Mahfudz Siddiq menegaskan penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ditunjuknya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Jenderal Moeldoko justru ramai diperbincangkan karena penunjukan tak sesuai matra.
Politkus PKS ini tak mau bicara banyak soal kontroversi penunjukkan sosok dari Angkatan Darat, bukan Angkatan Udara jika sesuai matra.
"Saya berharap pergantian Panglima TNI tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," kata Mahfudz ketika dihubungi, Selasa 9 Juni.
DPR memang sudah menerima surat penunjukan resmi Gatot. Namun, DPR berniat mempertanyakan penjelasan Presiden Jokowi.
"Tinggal presiden menjelaskan apa alasan dan perimbangannya," tegas Mahfudz.
Sementara Mahfudz belum bisa memastikan kapan akan menggelar fit and proper test untuk Gatot.
"Menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus)," tambah Mahfudz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
