Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Wacana Pangkalan Militer di Natuna Bukan Program Baru

Nasional Laut Natuna Utara
Medcom • 12 Januari 2020 16:19
Jakarta: Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menyebut rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, bukan program baru. Begitu pula dengan rencana wacana pangkalan militer di wilayah timur Indonesia.
 
"Pembangunan di timur dan kawasan terdepan Indonesia sudah diprogram sejak awal periode Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Willy di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020.
 
Menurut Willy, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan kawasan timur Indonesia adalah kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia. Wacana ini merupakan evaluasi atas program pembangunan kawasan pertahanan di Natuna dan wilayah timur Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja," ungkap politikus Partai NasDem itu.
 
Ia menegaskan pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara.
 
Ia mengingatkan, salah satu amanat dari pelaksanaan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 adalah menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatan negara. Amanat ini juga guna menjaga stabilitas perdamaian dunia.
 
"Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat," ujarnya.
 
Ia menuturkan rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak boleh dihubungkan dengan perlombaan senjata, apalagi upaya ekspansi wilayah. Dia mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia, terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus. Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Presiden Jokowi harus dilanjutkan.
 
"Satu per satu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara," paparnya.
 
Willy mengingatkan pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. Infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan kekuatan aparat keamanannya perlu pula dibangun secara komprehensif.
 
“Penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," ujarnya.
 
Pemerintah berencana membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya di Natuna, Kepulauan Riau.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut pembangunan pangkalan militer ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 
Pangkalan militer terpadu di Natuna diresmikan pada Desember 2018. Presiden Joko Widodo dalam sambutan peringatan HUT ke-74 TNI pada 5 Oktober 2019 mengatakan akan membangun empat pangkalan militer baru di Biak, Morotai, Merauke, dan Saumlaki.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif