NEWSTICKER
Komisioner Komnas HAM Amiruddin (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. Foto: MI/Susanto.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. Foto: MI/Susanto.

525 Dugaan Pelanggaran HAM Diadukan Sepanjang 2019

Nasional hak asasi manusia ham
Sri Yanti Nainggolan • 16 Juli 2019 12:47
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 525 kasus dugaan pelanggaran HAM pada Januari-April 2019. Lebih dari setengahnya tak ditindaklanjuti.
 
Sebanyak 312 kasus tidak ditindaklanjuti dengan alasan berkas tidak lengkap, bukan pelanggaran HAM, atau bersifat tembusan. Sebanyak 213 kasus ditangani melalui dukungan pemantauan dan penyelidikan (181 kasus) dan dukungan mediasi (32 kasus). Sedangkan
 
Golongan pengadu terbanyak ialah kantor perwakilan Komnas HAM dengan 79 kasus. Laporan individu 49 kasus, kantor pengacara/advokat/LBH 38 kasus, kelompok masyarakat 12 kasus, dan organisasi 10 kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari segi demografi, aduan paling banyak ada di DKI Jakarta dengan 67 kasus. Selain itu, ada terbanyak ada di Sumatra Utara (30 kasus) dan Kalimantan Barat (27 kasus).
 
Kepolisian menjadi pihak terbanyak diadukan dengan 60 kasus yang dominan soal penanganan laporan yang lambat. Penanganan tak sesuai prosedur dan kekerasan dalam pemeriksaan juga kerap diadukan.
 
"Biasanya yang melaporkan indivudu yang sedang berperkara atau pengacara yang sedang menangani perkara di kepolisian karena tidak mendapat hukum yang adil dan benar," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Selasa, 16 Juli 2019.
 
Posisi kedua dan ketiga yang jadi teradu adalah korporasi dan pemerintah daerah (pemda) dengan masing-masing 29 kasus. Keduanya dominan diadukan karena sengketa lahan dan masalah ketenagakerjaan. Pemerintah pusat dan lembaga pendidikan ada diurut selanjutnya.
 
Baca: Presiden Teken Perpres Rencana Aksi HAM
 
Daerah dengan aduan kepolisian tertinggi adalah Jawa Barat (6 kasus). Jawa Timur dan Sumatra Barat masing-masing ada 5 kasus. DKI Jakarta dan Sumatra Utara menyusul dengan masing-masing 4 kasus.
 
Kalimantan Barat memperoleh pengaduan berhubungan dengan korporasi paling banyak dengan 6 kasus. Kalimantan Barat disusul DKI Jakarta (5 kasus), Sumatra Selatan (4 kasus), Sumatra Utara (2 kasus), dan Jawa Barat (2 kasus).
 
Terakhir, isu pemda terbanyak dilaporkan di Sumatra Barat (7 kasus). Posisi selanjutnya diduduki Maluku (4 kasus), DKI Jakarta (3 kasus), Sulawesi Tengah (3 kasus), dan Banten (2 kasus).
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif