medcom.id, Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar di Bali. Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie merasa aneh sebab tidak ada lagi peraturan yang mengharuskan pengajuan izin penyelenggaraan keramaian kepada kepolisian setempat.
"Di dalam UU tidak ada izin yang diperlukan, yang ada pemberitahuan. Karena itu pemberitahuan maka tidak untuk ditolak," ujar Ical di Wisma Bakrie, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/11/2104) malam.
Ical mengaku sudah menghubungi Kapolri Sutarman tentang persiapan pelaksanaan munas dengan agenda memilih ketua umum baru Partai Golkar. Sepengetahuannya sejauh ini tidak ada alasan bagi Polri melarang penyelenggaraan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014.
Dia membenarkan bahwa ada 'kabar' pengerahan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ke lokasi munas di Nusa Dua, Bali. Tetapi sejauh ini Ical masih percaya bahwa ormas underbow parpol yang dia pimpin itu datang bukan untuk melakukan aksi kekerasan, meski Yorrys Raweyai yang merupakan tokoh AMPG mempermasalahkan munas tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno bersurat kepada Polri agar tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan munas Partai Golkar di Bali. Permintaan itu muncul menyusul dua kali penyerangan massa AMPG ke Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, yang sedang menggelar rapat pleno membahas persiapan pelaksanaan munas.
Tedjo khawatir kejadian serupa berulang di Bali dan mempengaruhi stabilitas keamanan setempat. Padahal Bali adalah daerah tujuan wisata utama Indonesia yang tentunya gangguan seperti itu bisa berdampak luas terhadap kepentingan nasional.
Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali. Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi WN-nya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.
Demikian papar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dalam keterangan tertulis yang Metrotvnews.com terima, Selasa (25/11/2014), malam.
medcom.id, Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar di Bali. Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie merasa aneh sebab tidak ada lagi peraturan yang mengharuskan pengajuan izin penyelenggaraan keramaian kepada kepolisian setempat.
"Di dalam UU tidak ada izin yang diperlukan, yang ada pemberitahuan. Karena itu pemberitahuan maka tidak untuk ditolak," ujar Ical di Wisma Bakrie, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/11/2104) malam.
Ical mengaku sudah menghubungi Kapolri Sutarman tentang persiapan pelaksanaan munas dengan agenda memilih ketua umum baru Partai Golkar. Sepengetahuannya sejauh ini tidak ada alasan bagi Polri melarang penyelenggaraan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014.
Dia membenarkan bahwa ada 'kabar' pengerahan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ke lokasi munas di Nusa Dua, Bali. Tetapi sejauh ini Ical masih percaya bahwa ormas
underbow parpol yang dia pimpin itu datang bukan untuk melakukan aksi kekerasan, meski Yorrys Raweyai yang merupakan tokoh AMPG mempermasalahkan munas tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno bersurat kepada Polri agar tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan munas Partai Golkar di Bali. Permintaan itu muncul menyusul dua kali penyerangan massa AMPG ke Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, yang sedang menggelar rapat pleno membahas persiapan pelaksanaan munas.
Tedjo khawatir kejadian serupa berulang di Bali dan mempengaruhi stabilitas keamanan setempat. Padahal Bali adalah daerah tujuan wisata utama Indonesia yang tentunya gangguan seperti itu bisa berdampak luas terhadap kepentingan nasional.
Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali. Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi WN-nya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.
Demikian papar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dalam keterangan tertulis yang Metrotvnews.com terima, Selasa (25/11/2014), malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
