medcom.id, Jakarta: Pemilihan kepala daerah langsung diyakini mudah menyulut konflik horizontal dan penuh praktik politik uang. Ini antara lain alasan partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mengembalikan pilkada lewat DPRD yang diatur dalam RUU Pilkada.
Namun, kekhawatiran itu dibantah Bupati Kutai Isran Noor. "Hal-hal yang dikhawatirkan, masalah politik uang, biaya mahal, konflik horizontal sudah ada solusinya. Tidak ada hal yang tidak bisa diatasi masalah-masalah itu," kata Isran saat konferensi pers di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Ia menegaskan, seluruh bupati dan wali kota yang tercatat kurang lebih berjumlah 510 menolak jika pilkada diambilalih oleh DPRD. "Bupati dan wali kota tetap akan menyampaikan aspirasi rakyat. Kita tidak ingin aspirasi rakyat diambil oleh DPRD," kata dia.
Menurut Isran Noor, untuk mengurangi konflik horizontal dalam pilkada langsung pihaknya sudah mengusulkan agar pemilihan dilakukan serentak, seperti yang pernah digelar di Aceh pada 2012 dan di Sumatera Barat. Pilkada secara serentak tidak menimbulkan konflik.
"Kami sudah sampaikan ke DPR, untuk mengurangi konflik dilakukan dengan pemilihan secara serentak. Apakah serentak secara regional atau provinsi," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia itu.
medcom.id, Jakarta: Pemilihan kepala daerah langsung diyakini mudah menyulut konflik horizontal dan penuh praktik politik uang. Ini antara lain alasan partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mengembalikan pilkada lewat DPRD yang diatur dalam RUU Pilkada.
Namun, kekhawatiran itu dibantah Bupati Kutai Isran Noor. "Hal-hal yang dikhawatirkan, masalah politik uang, biaya mahal, konflik horizontal sudah ada solusinya. Tidak ada hal yang tidak bisa diatasi masalah-masalah itu," kata Isran saat konferensi pers di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Ia menegaskan, seluruh bupati dan wali kota yang tercatat kurang lebih berjumlah 510 menolak jika pilkada diambilalih oleh DPRD. "Bupati dan wali kota tetap akan menyampaikan aspirasi rakyat. Kita tidak ingin aspirasi rakyat diambil oleh DPRD," kata dia.
Menurut Isran Noor, untuk mengurangi konflik horizontal dalam pilkada langsung pihaknya sudah mengusulkan agar pemilihan dilakukan serentak, seperti yang pernah digelar di Aceh pada 2012 dan di Sumatera Barat. Pilkada secara serentak tidak menimbulkan konflik.
"Kami sudah sampaikan ke DPR, untuk mengurangi konflik dilakukan dengan pemilihan secara serentak. Apakah serentak secara regional atau provinsi," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
