medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menegaskan Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Namun bukan berarti merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Meski demikian, dia menegaskan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK yang selama ini diusung KIH.
"Kami juga harus bersama dengan pemerintah. Hasil Munas mendukung pemerintah Jokowi dan JK. Bahkan kami keluar dari KMP tapi tidak otomatis masuk KIH," kata Agung saat ditemui, usai Penutupan Munas Jakarta, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Senin, (8/12/2014).
Agung khawatir adanya dua koalisi ini akan membuat membuat parlemen terbelah. Hal itu, sangat membahayakan kelangsungan jalannya roda pemerintahan. DPR, kata dia, harus menyatu untuk dapat menjalankan fungsinya guna mendukung pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
Sementara itu, Partai Golkar di bawah kepemimpinannya harus dapat berperan membangun negara bersama pemerintah. Mendukung dan membangun bersama itu, tak lantas, pihaknya diam dan kaku. Akan tetapi, Golkar, dapat menjadi mitra yang mengontrol jalannya pemerintah.
"Kami tetap di pemerintahan. Kami mendukung. Artinya, disini kami menempatkan diri sebagai mitra yang kritis, yang konstruktif. (Dimana) masih ada ruang demokrasi. Masih ada ruang untuk koreksi, terkait program rakyat. Kami mencoba membangun komunikasi yang baik. Sesuai karakteristik Partai Golkar membangun negara bersama pemerintah," terang dia.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menegaskan Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Namun bukan berarti merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Meski demikian, dia menegaskan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK yang selama ini diusung KIH.
"Kami juga harus bersama dengan pemerintah. Hasil Munas mendukung pemerintah Jokowi dan JK. Bahkan kami keluar dari KMP tapi tidak otomatis masuk KIH," kata Agung saat ditemui, usai Penutupan Munas Jakarta, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Senin, (8/12/2014).
Agung khawatir adanya dua koalisi ini akan membuat membuat parlemen terbelah. Hal itu, sangat membahayakan kelangsungan jalannya roda pemerintahan. DPR, kata dia, harus menyatu untuk dapat menjalankan fungsinya guna mendukung pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
Sementara itu, Partai Golkar di bawah kepemimpinannya harus dapat berperan membangun negara bersama pemerintah. Mendukung dan membangun bersama itu, tak lantas, pihaknya diam dan kaku. Akan tetapi, Golkar, dapat menjadi mitra yang mengontrol jalannya pemerintah.
"Kami tetap di pemerintahan. Kami mendukung. Artinya, disini kami menempatkan diri sebagai mitra yang kritis, yang konstruktif. (Dimana) masih ada ruang demokrasi. Masih ada ruang untuk koreksi, terkait program rakyat. Kami mencoba membangun komunikasi yang baik. Sesuai karakteristik Partai Golkar membangun negara bersama pemerintah," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
