medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) salut dengan proses "balik nama" pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kurang dari lima menit, mereka sudah bisa mengantongi tiga "kartu sakti" Jokowi: Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Bagus prosesnya. Tadi ibu-ibu cuma butuh setengah menit, 1 atau 2 menit. Untuk prosesnya 3-4 menit, tergantung antrean," kata JK usia meninjau proses verifikasi KKS di Kantor Pos, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2014).
Sejatinya, program perlindungan sosial semacam ini bukan hal baru. Menurut JK, saban ada kebijakan kenaikan BBM, selalu ada program bantuan seperti ini. Pemerintah juga tak kurang-kurang dalam menyosialisasikan program ini.
"Ya kalau kurang petugas kantor pos, Depsos akan memberikan penjelasan," kata JK.
Bantuan kesejahteraan sosial memang berbanding lurus dengan kenaikan bahan bakar minyak. Jadi, tambah JK, saban ada kebijakan penaikan harga BBM, program ini bakal keluar. "Kalau KIP dan KIS memang baru diberikan. Karena subsidi itu dialihkan," tutur JK.
Mulai kemarin, warga pemegang KPS bisa menukarkan kartu itu dengan tiga "kartu sakti" Jokowi. Penukaran dilakukan di kantor Pos. Warga juga bisa mencairkan dana dari ketiga kartu itu.
Pemerintah mengeluarkan 15,5 juta KPS untuk rumah tangga miskin dan rentan--rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu dikirimkan langsung ke alamat rumah tangga sasaran oleh PT Pos.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) salut dengan proses "balik nama" pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kurang dari lima menit, mereka sudah bisa mengantongi tiga "kartu sakti" Jokowi: Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Bagus prosesnya. Tadi ibu-ibu cuma butuh setengah menit, 1 atau 2 menit. Untuk prosesnya 3-4 menit, tergantung antrean," kata JK usia meninjau proses verifikasi KKS di Kantor Pos, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2014).
Sejatinya, program perlindungan sosial semacam ini bukan hal baru. Menurut JK, saban ada kebijakan kenaikan BBM, selalu ada program bantuan seperti ini. Pemerintah juga tak kurang-kurang dalam menyosialisasikan program ini.
"Ya kalau kurang petugas kantor pos, Depsos akan memberikan penjelasan," kata JK.
Bantuan kesejahteraan sosial memang berbanding lurus dengan kenaikan bahan bakar minyak. Jadi, tambah JK, saban ada kebijakan penaikan harga BBM, program ini bakal keluar. "Kalau KIP dan KIS memang baru diberikan. Karena subsidi itu dialihkan," tutur JK.
Mulai kemarin, warga pemegang KPS bisa menukarkan kartu itu dengan tiga "kartu sakti" Jokowi. Penukaran dilakukan di kantor Pos. Warga juga bisa mencairkan dana dari ketiga kartu itu.
Pemerintah mengeluarkan 15,5 juta KPS untuk rumah tangga miskin dan rentan--rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu dikirimkan langsung ke alamat rumah tangga sasaran oleh PT Pos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
