medcom.id, Denpasar: Aksi penolakan terhadap pelaksanaan Bali Democrazy Forum (BDF) terus dilancarkan masyarakat Bali.
Setelah sebelumnya penolakan BDF dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Bali, kini giliran elemen mahasiswa melakukan aksi penolakan BDF. Menariknya, aksi penolakan tersebut digelar di depan Gedung DPRD Bali, Jumat (10/10).
Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari puluhan aparat keamanan bersenjata lengkap. Kelompok mahasiswa tersebut terdiri dari Aliansi Mahasiswa Bali yakni KMHDI, PMKRI Cabang Denpasar dan kelompok masyarakat lainnya.
Setelah berorasi di lobi DPRD Bali, para mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Ketua Sementara DPRD Bali Gede Kesuma Putra dan Ketua Fraksi PDIP Bali Nyoman Parta, Ketua Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry serta beberapa anggota dewan lainnya.
Ketua KMHD Badung I Ketut Bagus Arjana Wira Putra mengatakan, aksi penolakan tersebut terpaksa dilakukab di Kota Denpasar dan di Gedung DPRD Bali.
"Kalau kami aksi di lokasi BDF di Nusa Dua, tidak diizinkan dan kami akan diusir. Padahal kami ingin membawa aspirasi kami di Forum BDF untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Kalau BDF tidak mau menerima aspirasi kami maka kami berharap BDF itu tidak perlu dilakukan di Bali. BDF dilakukan di luar Bali saja," ujarnya.
Ia menegaskan, fokus perhatian adalah UU Pilkada. Kelompoknya ingin memberikan masukan ke BDF terkait dengan UU Pilkada baik kepada pemerintah Indonesia maupun BDF itu sendiri, biar dunia tahu jika sudah terjadi perampasan hak demokrasi di Indonesia dengan disahkannya UU Pilkada.
Sementara Ketua PMKRI Cabang Denpasar Florentio Don Bosco Heppi menjelaskan, aksi kali ini ingin agar BDF mengecam dan mengevaluasi SBY sebagai seorang kepala negara yang dengan praktek demokrasi pasca penetapan UU Pilkada.
"Kita tidak ingin BDF dilibatkan dalam politik pencitraan SBY kepada dunia internasional. Kalau hal ini yang terjadi maka kami sebagai aliansi mahasiswa akan menolak BDF secara keras," ujarnya.
Seluruh peserta aksi sepakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPRD Bali untuk menolak UU Pilkada, dan sekaligus menolak BDF bila tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Pilkada melalui DPRD dinilai sebagai bentuk perampasan hak demokrasi yang sudah dinikmati rakyat selama ini.
"Tidak perlu lagi menggelar BDF, kalau hak demokrasi rakyat dirampas, dan BDF hanya dijadikan pencitraan SBY di dunia internasional," ujarnya. (Arnoldus Dhae)
medcom.id, Denpasar: Aksi penolakan terhadap pelaksanaan Bali Democrazy Forum (BDF) terus dilancarkan masyarakat Bali.
Setelah sebelumnya penolakan BDF dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Bali, kini giliran elemen mahasiswa melakukan aksi penolakan BDF. Menariknya, aksi penolakan tersebut digelar di depan Gedung DPRD Bali, Jumat (10/10).
Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari puluhan aparat keamanan bersenjata lengkap. Kelompok mahasiswa tersebut terdiri dari Aliansi Mahasiswa Bali yakni KMHDI, PMKRI Cabang Denpasar dan kelompok masyarakat lainnya.
Setelah berorasi di lobi DPRD Bali, para mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Ketua Sementara DPRD Bali Gede Kesuma Putra dan Ketua Fraksi PDIP Bali Nyoman Parta, Ketua Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry serta beberapa anggota dewan lainnya.
Ketua KMHD Badung I Ketut Bagus Arjana Wira Putra mengatakan, aksi penolakan tersebut terpaksa dilakukab di Kota Denpasar dan di Gedung DPRD Bali.
"Kalau kami aksi di lokasi BDF di Nusa Dua, tidak diizinkan dan kami akan diusir. Padahal kami ingin membawa aspirasi kami di Forum BDF untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Kalau BDF tidak mau menerima aspirasi kami maka kami berharap BDF itu tidak perlu dilakukan di Bali. BDF dilakukan di luar Bali saja," ujarnya.
Ia menegaskan, fokus perhatian adalah UU Pilkada. Kelompoknya ingin memberikan masukan ke BDF terkait dengan UU Pilkada baik kepada pemerintah Indonesia maupun BDF itu sendiri, biar dunia tahu jika sudah terjadi perampasan hak demokrasi di Indonesia dengan disahkannya UU Pilkada.
Sementara Ketua PMKRI Cabang Denpasar Florentio Don Bosco Heppi menjelaskan, aksi kali ini ingin agar BDF mengecam dan mengevaluasi SBY sebagai seorang kepala negara yang dengan praktek demokrasi pasca penetapan UU Pilkada.
"Kita tidak ingin BDF dilibatkan dalam politik pencitraan SBY kepada dunia internasional. Kalau hal ini yang terjadi maka kami sebagai aliansi mahasiswa akan menolak BDF secara keras," ujarnya.
Seluruh peserta aksi sepakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPRD Bali untuk menolak UU Pilkada, dan sekaligus menolak BDF bila tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Pilkada melalui DPRD dinilai sebagai bentuk perampasan hak demokrasi yang sudah dinikmati rakyat selama ini.
"Tidak perlu lagi menggelar BDF, kalau hak demokrasi rakyat dirampas, dan BDF hanya dijadikan pencitraan SBY di dunia internasional," ujarnya. (Arnoldus Dhae)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
