medcom.id. Jakarta. Dihapusnya pilkada langsung dari UU Pilkada menjadi ujian besar bagi Partai Demokrat memulihkan citranya. Terutama bagi Susilo B. Yudhoyono baik sebagai Ketum DPP Partai Demokrat maupun Presiden RI untuk membuktikan dukungannya terhadap pilkada langsung.
"Yang kita tunggu apakah benar SBY akan mengajukan judicial review," ujar pengamat politik dari LIPI Ikra Nusa Bakti dalam Bincang Pagi Metro TV, Sabtu (27/9/2014).
"Kemudian juga benarkan SBY akan memberikan sanksi kepada anggota fraksi yang walkout dan mencari siapa komandan walkout," sambungnya.
Rapat paripurna DPR mengenai klausul pilkada langsung dalam RUU Pilkada sebenarnya merupakan kesempatan bagi Partai Demokrat memulihkan nama baiknya yang tercoreng akibat skandal korupsi beberapa politisinya. Di dalam kapasitasnya sebagai Ketum DPP Partai Demokrat, SBY sudah memulainya dengan merilis pernyataan di YouTube tentang dukungannya terhadap pilkada langsung.
Sayangnya tindak lanjutnya oleh anggota Fraksi Demokat tidak sejalan dengan pernyataan SBY. "Pernyataan itu merupakan wisdom, tetapi akhirnya wisdom itu menjadi tidak ada apa-apanya," sesal Ikra.
Pernyataan SBY tentang rencananya menjatuhkan sanksi kepada anggota fraksi Partai Demokrat yang walkout juga dirilis melaui situs YouTube. Di dalam video itu dibuat di sela kunjungan kerja menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, SBY juga menyampaikan sedang memikirkan rencananya menggugat UU Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
medcom.id. Jakarta. Dihapusnya pilkada langsung dari UU Pilkada menjadi ujian besar bagi Partai Demokrat memulihkan citranya. Terutama bagi Susilo B. Yudhoyono baik sebagai Ketum DPP Partai Demokrat maupun Presiden RI untuk membuktikan dukungannya terhadap pilkada langsung.
"Yang kita tunggu apakah benar SBY akan mengajukan judicial review," ujar pengamat politik dari LIPI Ikra Nusa Bakti dalam Bincang Pagi Metro TV, Sabtu (27/9/2014).
"Kemudian juga benarkan SBY akan memberikan sanksi kepada anggota fraksi yang walkout dan mencari siapa komandan walkout," sambungnya.
Rapat paripurna DPR mengenai klausul pilkada langsung dalam RUU Pilkada sebenarnya merupakan kesempatan bagi Partai Demokrat memulihkan nama baiknya yang tercoreng akibat skandal korupsi beberapa politisinya. Di dalam kapasitasnya sebagai Ketum DPP Partai Demokrat, SBY sudah memulainya dengan merilis pernyataan di YouTube tentang dukungannya terhadap pilkada langsung.
Sayangnya tindak lanjutnya oleh anggota Fraksi Demokat tidak sejalan dengan pernyataan SBY. "Pernyataan itu merupakan
wisdom, tetapi akhirnya
wisdom itu menjadi tidak ada apa-apanya," sesal Ikra.
Pernyataan SBY tentang rencananya menjatuhkan sanksi kepada anggota fraksi Partai Demokrat yang walkout juga dirilis melaui situs YouTube. Di dalam video itu dibuat di sela kunjungan kerja menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, SBY juga menyampaikan sedang memikirkan rencananya menggugat UU Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
