Jika Disahkan, Penundaan Pemilu Dinilai Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Penundaan pemilihan umum (pemilu) dinilai mengganggu pertumbuhan ekonomi. Penundaan itu tak akan mendukung pertumbuhan tersebut. "Sebenarnya dengan narasi perpanjangan masa jabatan lalu penundaan pemilu dengan argumen untuk menjaga laju ekonomi, sejatinya justru mengancam pertumbuhan ekonomi," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam acara Total Politik di Bangi Kopi, Jakarta Selatan, Minggu, 27 Februari 2022. Baca: Penundaan Pemilu Jangan Sampai Lahirkan Kekuasaan Absolut Titi mengatakan penundaan pemilu bakal merusak politik yang ada di Indonesia. Pendanaan pemilu yang sudah dikeluarkan negara bakal terbuang sia-sia. "Karena bisa dibaca sebagai ketidakmampuan menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum untuk mengawal agenda yang sebenarnya sudah terjadwal dengan jelas," ujar Titi. Partai politik dan pejabat terkait diminta tidak sembarangan mengajukan penundaan pemilu. Perludem yakin penundaan membuat masyarakat menderita. Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.   Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.