Jakarta: DPR diminta mencermati proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Khususnya terhadap calon-calon yang merupakan titipan dan berpeluang menimbulkan masalah.
"Paling penting itu panitia seleksinya juga jangan ragu-ragu, kalau sudah mendengar ada informasi tentang sesuatu yang tentu negatif (mengenai calon), enggak perlu ragu-ragu untuk mencoretnya," kata pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024.
Wanti-wanti Ray terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G yang ikut menjerat eks anggota BPK Achsanul Qosasi. Kasus itu jadi pelajaran adanya upaya menyelundupkan seseorang untuk mengamankan kasus rasuah.
Karena, lanjut dia, BPK punya peran penting dalam menghitung angka kerugian negara di kasus korupsi. Sehingga, memungkinkan kelompok kepentingan menyusupkan calon ke lembaga yang punya wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.
"Karena kasus BTS itu begitu begitu besar, bisa saja ada yang berkepentingan agar anggota BPK dapat dikendalikan oleh mafia ini. Sehingga tidak membongkarnya,” ujar Ray.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) itu menekankan bahwa calon anggota BPK nantinya harus berintegritas. Sehingga, DPR harus memastikan kapasitas calon agar tidak sekadar memenuhi syarat administratifnya.
"Nah, itu yang mereka (pansel) saring, pastikan bahwa orang-orang ini enggak akan menimbulkan masalah,” ujar Ray.
Jakarta: DPR diminta mencermati proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK) periode 2024-2029. Khususnya terhadap calon-calon yang merupakan titipan dan berpeluang menimbulkan masalah.
"Paling penting itu panitia seleksinya juga jangan ragu-ragu, kalau sudah mendengar ada informasi tentang sesuatu yang tentu negatif (mengenai calon), enggak perlu ragu-ragu untuk mencoretnya," kata pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024.
Wanti-wanti Ray terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G yang ikut menjerat eks anggota BPK Achsanul Qosasi. Kasus itu jadi pelajaran adanya upaya menyelundupkan seseorang untuk mengamankan kasus rasuah.
Karena, lanjut dia, BPK punya peran penting dalam menghitung angka kerugian negara di kasus korupsi. Sehingga, memungkinkan kelompok kepentingan menyusupkan calon ke lembaga yang punya wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.
"Karena kasus BTS itu begitu begitu besar, bisa saja ada yang berkepentingan agar anggota BPK dapat dikendalikan oleh mafia ini. Sehingga tidak membongkarnya,” ujar Ray.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) itu menekankan bahwa calon anggota BPK nantinya harus berintegritas. Sehingga,
DPR harus memastikan kapasitas calon agar tidak sekadar memenuhi syarat administratifnya.
"Nah, itu yang mereka (pansel) saring, pastikan bahwa orang-orang ini enggak akan menimbulkan masalah,” ujar Ray.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
