medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan surat pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Dipilihnya nama Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri, dinilai kental dengan nuansa politik.
"Nuanasa politiknya lebih kuat, jadi seolah-olah syarat-syarat lainnya untuk menjadi Kapolri dikesampingkan," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (13/1/2015).
Dia mengatakan bahwa institusi Polri adalah alat negara, tapi bukan alat pemerintah. Hal tersebut sama dengan TNI. "Presiden membawahi kepala negara, bukan pemerintah," imbuhnya.
DPR rencananya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon Kapolri, yang akan dilakukan, Senin 19 Januari, mendatang. DPR diharapkan mampu bersikap teliti saat fit and proper test.
"Saat ini Pak Budi Gunawan sudah dipilih. Kita harap DPR dalam menyeleksi calon Kapolri dapat menekankan bahwa Polri bukan alat pemerintah. Tapi alat bangsa dan negara. DPR kita harapkan dapat melihat kriteria lebih umum, dan bagaimana reputasi dan krebilitas betul-betul diteliti. Kalau ada celah dan bukti, kita berharap DPR berani minta ganti calon Kapolri," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui siang ini, Presiden Jokowi mengundang Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto, ke Kantor Presiden. Pertemuan itu salah satunya membahas pergantian Kapolri.
"Pukul 11.00 WIB diundang Bapak Presiden untuk diskusi berbagai hal, termasuk usulan pergantian Kapolri," kata salah seorang Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan melalui pesan singkatnya, seraya mengatakan pertemuan itu menjadi momentum bagi para komisoner Kompolnas untuk memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Presiden.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan surat pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Dipilihnya nama Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri, dinilai kental dengan nuansa politik.
"Nuanasa politiknya lebih kuat, jadi seolah-olah syarat-syarat lainnya untuk menjadi Kapolri dikesampingkan," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Selasa (13/1/2015).
Dia mengatakan bahwa institusi Polri adalah alat negara, tapi bukan alat pemerintah. Hal tersebut sama dengan TNI. "Presiden membawahi kepala negara, bukan pemerintah," imbuhnya.
DPR rencananya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test) bagi calon Kapolri, yang akan dilakukan, Senin 19 Januari, mendatang. DPR diharapkan mampu bersikap teliti saat
fit and proper test.
"Saat ini Pak Budi Gunawan sudah dipilih. Kita harap DPR dalam menyeleksi calon Kapolri dapat menekankan bahwa Polri bukan alat pemerintah. Tapi alat bangsa dan negara. DPR kita harapkan dapat melihat kriteria lebih umum, dan bagaimana reputasi dan krebilitas betul-betul diteliti. Kalau ada celah dan bukti, kita berharap DPR berani minta ganti calon Kapolri," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui siang ini, Presiden Jokowi mengundang Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto, ke Kantor Presiden. Pertemuan itu salah satunya membahas pergantian Kapolri.
"Pukul 11.00 WIB diundang Bapak Presiden untuk diskusi berbagai hal, termasuk usulan pergantian Kapolri," kata salah seorang Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan melalui pesan singkatnya, seraya mengatakan pertemuan itu menjadi momentum bagi para komisoner Kompolnas untuk memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
