medcom.id, Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyayangkan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda pandangan soal Perppu Ormas dengan koalisi partai pemerintah. PAN secara bulat menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang.
"Tentu kami hanya kaget, bukan karena sikap politik itu, tapi karena Perppu ini kan proteksi rumah kebangsaan kita, Pancasila," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 25 Oktober 2017.
Hendrawan mengungkapkan, PAN sebenarnya telah memberikan sinyal dukungan dengan menyertakan catatan revisi. Keputusan itu dinilai masih sejalan dengan pemerintah yang telah membuka diri untuk melakukan revisi pada Perppu Ormas.
"Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Sebenarnya gini, Perppu ini kita semua tahu tidak ada undang-undang yang sempurna, itu sebabnya tidak ada salahnya kalau ada usulan perbaikan, kan itu merupakan hak inisiatif anggota dewan juga," tutur dia.
Sikap PAN terhadap Undang-undang Ormas merupakan pilihan politik yang konsekuensinya mesti ditanggung. Pilihan untuk menjaga Pancasila, kata Hendrawan, semestinya merupakan keputusan final.
"Jadi setiap pilihan politik memang ada konsekuensinya. Tapi jangan langsung merupakan korelasi langsung (ke koalisi partai pendukung pemerintah). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong," kata dia.
(Baca juga: Ketum PAN sudah Komunikasi dengan Jokowi Bahas Perppu Ormas)
medcom.id, Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyayangkan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda pandangan soal Perppu Ormas dengan koalisi partai pemerintah. PAN secara bulat menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang.
"Tentu kami hanya kaget, bukan karena sikap politik itu, tapi karena Perppu ini kan proteksi rumah kebangsaan kita, Pancasila," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 25 Oktober 2017.
Hendrawan mengungkapkan, PAN sebenarnya telah memberikan sinyal dukungan dengan menyertakan catatan revisi. Keputusan itu dinilai masih sejalan dengan pemerintah yang telah membuka diri untuk melakukan revisi pada Perppu Ormas.
"Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Sebenarnya gini, Perppu ini kita semua tahu tidak ada undang-undang yang sempurna, itu sebabnya tidak ada salahnya kalau ada usulan perbaikan, kan itu merupakan hak inisiatif anggota dewan juga," tutur dia.
Sikap PAN terhadap Undang-undang Ormas merupakan pilihan politik yang konsekuensinya mesti ditanggung. Pilihan untuk menjaga Pancasila, kata Hendrawan, semestinya merupakan keputusan final.
"Jadi setiap pilihan politik memang ada konsekuensinya. Tapi jangan langsung merupakan korelasi langsung (ke koalisi partai pendukung pemerintah). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong," kata dia.
(Baca juga:
Ketum PAN sudah Komunikasi dengan Jokowi Bahas Perppu Ormas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
