Pelantikan Pimpinan Tambahan DPR Tunggu Surat Presiden

Ilham wibowo 14 Februari 2018 10:25 WIB
uu md3
Pelantikan Pimpinan Tambahan DPR Tunggu Surat Presiden
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Foto: Medcom.id/Hardiat Dani Satria
Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memastikan pelantikan pimpinan tambahan DPR menunggu surat balasan dari Presiden Joko Widodo. Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hasil revisi terbaru perlu pengesahan nomor terlebih dahulu.

"Tentunya pelantikan wakil ketua DPR yang sesuai UU MD3 itu kan harus ditandatangani Presiden terlebih dahulu, kemarin kan (hasil revisi) baru diputuskan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2018.

Pimpinan DPR masih menunggu surat balasan tersebut. Meski demikian, DPR telah menjadwalkan pelantikan wakil ketua DPR tambahan tersebut bersamaan dengan penutupan rapat paripurna masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 mulai pukul 10.00 WIB.


"Saat ini setahu saya (pengesahan) UU itu belum diterima sehingga untuk pelantikan akan menunggu sampai diundangkan," ungkap Agus.

Surat balasan pengesahan tersebut harus diterima sebelum pembukaan sidang paripurna. Menurut Agus, pelantikan wakil ketua DPR tambahan hanya bisa dilakukan sesuai mekanisme prosedur yang ada.

"Tentunya sekarang belum ada suratnya, kalau paripurna jalan sebelum surat kan enggak mungkin. Paripurna mulai jam 09.00 WIB biasanya menunggu sampai kuorum jam 10.00 WIB, rasanya sebentar lagi rapur (rapat paripurna) akan dilaksanakan. Sehingga menurut saya pelantikan hari ini kecil sekali," kata politikus Demokrat itu.

Hasil RUU tentang MD3 termasuk soal penambahan pimpinan DPR itu hingga kini masih menuai polemik. Partai NasDem dipastikan absen dalam pelantikan.  

“Enggak perlu hadir. Kami sudah menolak uu itu, maka hasilnya juga tidak kami terima. Jadi, enggak perlu hadir,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Zulfan Lindan dalam program Primetime News Metro TV, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Zulfan menilai revisi UU tersebut semata demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. “Ini sangat pragmatis. Enggak boleh. Tapi kalau sudah disahkan, ya, silakan saja,” kata Zulfan.



(MBM)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id