medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal Purn Wiranto tak risau dengan panitia khusus yang akan dibentuk DPR terkait isu 10 juta tenaga kerja asing. Wiranto membantah jumlah adanya 10 juta tenaga kerja asing itu.
"Ini soal kebenaran, nanti kita lihat Pansus itu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Wiranto sadar, ada banyak pihak yang bereaksi terkait kabar ini. Namun, alangkah elok, mereka yang bersuara melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pihak ini, kata dia, bisa bertanya kepada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab.
"Resmi, bisa memberikan satu penjelasan," kata dia.
Presiden Joko Widodo sudah angkat bicara terkait masalah ini. Jokowi membantah angka 10 juta tenaga kerja asing yang digadang-gadangkan. Wiranto pun sependapat dengan pernyataan presiden.
Mantan Panglima ABRI ini tak membantah adanya tenaga kerja asing di Indonesia. Tapi, jumlah yang ada tak sebesar itu. Lagipula, keberadaan mereka lebih kepada menangani hal-hal teknis yang tak bisa dilakukan tenaga kerja Indonesia.
Wiranto mencontohkan banyaknya proyek infrastruktur yang kini dipegang asing. Mereka, kata Wiranto, mau tak mau harus membawa tenaga ahli karena membawa metoda dan teknologi baru untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.
"Nah jumlahnya itu tak signifikan dibandingkan dengan isu yang beredar itu," kata Wiranto.
Kemudian juga tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia berada di angka 21 ribu orang. Sedangkan tenaga kerja asal Korea dan Jepang ada di angka enam ribu orang.
Jumlah rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia tak lebih dari lima ribu orang dari setiap negara. Pengecualian ada pada Tiongkok karena banyaknya proyek infrastruktur yang mereka tangani.
"Agak besar karena memang proyeknya banyak," kata Wiranto.
Wiranto pun telah bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia. Kata dia, Dubes Tiongkok untuk Indonesia telah membantah pemberitaan itu.
Dubes Tiongkok pun meminta Pemerintah menindak warga negara mereka yang memanipulasi izin tinggal wisata untuk menetap dan bekerja di Indonesia.
"Mereka merelakan untuk diselesaikan dengan Undang-Undang kita. Jadi tidak ada masalah, mari kita tenang dulu, jangan percaya sama hoax-hoax itu," tambah Wiranto.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal Purn Wiranto tak risau dengan panitia khusus yang akan dibentuk DPR terkait isu 10 juta tenaga kerja asing. Wiranto membantah jumlah adanya 10 juta tenaga kerja asing itu.
"Ini soal kebenaran, nanti kita lihat Pansus itu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Wiranto sadar, ada banyak pihak yang bereaksi terkait kabar ini. Namun, alangkah elok, mereka yang bersuara melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pihak ini, kata dia, bisa bertanya kepada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab.
"Resmi, bisa memberikan satu penjelasan," kata dia.
Presiden Joko Widodo sudah angkat bicara terkait masalah ini. Jokowi membantah angka 10 juta tenaga kerja asing yang digadang-gadangkan. Wiranto pun sependapat dengan pernyataan presiden.
Mantan Panglima ABRI ini tak membantah adanya tenaga kerja asing di Indonesia. Tapi, jumlah yang ada tak sebesar itu. Lagipula, keberadaan mereka lebih kepada menangani hal-hal teknis yang tak bisa dilakukan tenaga kerja Indonesia.
Wiranto mencontohkan banyaknya proyek infrastruktur yang kini dipegang asing. Mereka, kata Wiranto, mau tak mau harus membawa tenaga ahli karena membawa metoda dan teknologi baru untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.
"Nah jumlahnya itu tak signifikan dibandingkan dengan isu yang beredar itu," kata Wiranto.
Kemudian juga tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia berada di angka 21 ribu orang. Sedangkan tenaga kerja asal Korea dan Jepang ada di angka enam ribu orang.
Jumlah rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia tak lebih dari lima ribu orang dari setiap negara. Pengecualian ada pada Tiongkok karena banyaknya proyek infrastruktur yang mereka tangani.
"Agak besar karena memang proyeknya banyak," kata Wiranto.
Wiranto pun telah bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia. Kata dia, Dubes Tiongkok untuk Indonesia telah membantah pemberitaan itu.
Dubes Tiongkok pun meminta Pemerintah menindak warga negara mereka yang memanipulasi izin tinggal wisata untuk menetap dan bekerja di Indonesia.
"Mereka merelakan untuk diselesaikan dengan Undang-Undang kita. Jadi tidak ada masalah, mari kita tenang dulu, jangan percaya sama hoax-hoax itu," tambah Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
