KPK Dinilai Rusak Pembahasan Revisi UU KUHP
Politikus NasDem. Medcom.id Teuku Taufiqulhadi
Jakarta: Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR terkait revisi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Teuku Taufiqulhadi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengacaukan pembahasan revisi UU KUHP antara pemerintah dan DPR. Padahal revisi UU tersbeut selangkah lagi akan disahkan. 

Taufiq menyatakan demikian setelah KPK berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Isinya meminta presiden mencabut pasal tipikor yang diatur dalam revisi KUHP. 

Padahal kata Taufik hasil rumusan pasal tipikor sudah melalui pembahasan antara DPR dan pemerintah. Hasilnya pun pasti dilaporkan kepada presiden. 


"Dilaporkan terus menerus progressnya kepada presiden oleh Menkumham. Kalau misalnya dalam perjalanan tiba-tiba ada perubahan sikap dari presiden itu akan merusak ritme pekerjaan daripada Panja," jelas Politikus NasDem.

KPK yang berkirim surat langsung ke presiden pun dinilai tak pantas. KPK tidak bisa secara sewenang-wenang meminta untuk mencabut pasal dalam sebuah UU. 

"Kalau mereka tidak setuju ya keluar dari KPK bukan mempengaruhi presiden. Jangan kemudian mengirim surat, melakukan tekanan, itu menurut saya tidak etis," pungkas dia.

Sebelumnya, KPK meminta pemerintah segera mencabut sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang tercantum dalam revisi UU KUHP. Lembaga antirasuah berharap pemerintah bisa mengesahkan UU Tipikor sebagai UU khusus, seperti UU Antiterorisme yang baru disahkan.

"DPR bersama Presiden telah mengesahkan UU Antiterorisme sebagai UU khusus, bukan justru memilih memasukkan aturan tersebut di RUU KUHP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Surat pertama dikirimkan KPK pada 14 Desember 2016. Kemudian surat kedua dikirim pada 4 Januari 2017, disusul surat ketiga pada 13 Januari 2017. Lalu, surat keempat dikirimkan kembali pada 24 Mei 2017 dan surat terakhir dikirim pada 13 Februari 2018.

Febri mengatakan pihaknya masih percaya Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan pemberantasan korupsi dilemahkan. Atas hal tersebut, KPK meminta Jokowi bisa bersikap tegas soal RUU KUHP yang akan disahkan dalam waktu dekat.



(SCI)