Fadli Miris TKA Makin Mudah Bekerja di Indonesia
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. MI/Barry Fathahilah.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru melanggengkan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Kebijakan ini membuat nasib buruh lokal kian suram.

“Pemerintah terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Senin, 1 Mei 2018.

Fadli menyebut pemerintah selalu berkilah tentang tenaga kerja kasar asal Tiongkok yang semakin banyak. Alih-alih menegakkan hukum, pemerintah justru melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tidak berpihak kepada buruh lokal. Banyak Peraturan ini diubah demi menguntungkan buruh asing yang bekerja di perusahaan Indonesia.

“Tiga tahun lalu, misalnya, melalui Permenakertrans No. 16/2015, pemerintahan telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing," jelas Fadli. 

Belum genap satu tahun aturan tersebut kembali berubah. Ketentuan bahwa setiap satu orang tenaga kerja asing yang dipekerjakan perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal tak lagi ada.

“Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” tutur Fadli.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) tak mengistimewakan TKA. Hanif menjelaskan, perpres diterbitkan untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit dan rawan pungutan liar (pungli).

Pepres ini juga menunjang kemudahan berinvestasi di Indonesia. Meski sederhana, sejumlah syarat tetap harus dipenuhi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Syarat itu meliputi, keahlian, jabatan yang akan diisi, waktu bekerja, hingga membayar kompensasi. Bahkan, perpres ini mengatur perusahaan mengutamakan pekerja lokal.




(DRI)