medcom.id, Jakarta: Pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru, Haris Azhar menilai saat ini isu hukum dan pelanggaran HAM sudah tidak lagi jadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, dari hasil survei di sejumlah lembaga menyebut penegakan hukum kasus HAM di era Jokowi cukup rendah.
"Di berbagai survei kan soal hukum dan HAM jeblok Jokowi. Agak menyedihkan," kata Haris di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Pada kesempatan itu, Haris juga ikut menyinggung pidato Jokowi dalam rapat tahunan MPR RI di Gedung Parlemen. Menurutnya, pidato itu membuktikan bahwa Jokowi konsisten untuk tidak peduli terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM.
"Berarti itu dia konsisten. Dia konsisten untuk tidak mengindahkan konstitusi dan HAM," ujarnya.
Senada dengan Haris, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani pun mengkritisi pidato Jokowi tersebut. Dia menilai, Jokowi telah gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM khususnya kasus Munir.
"Jokowi buat kami gagal dalam memberi keadilan kepada korban. Gagal dalam memberi keadilan kepada Suciwati selaku korban," sesal Yati.
Rabu 16 Agustus, MPR RI menggelar rapat tahunan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo diberi kesempatan menyampaikan pidato tentang sejumlah pencapaian pemerintah.
Salah satu yang diungkap Jokowi yakni tentang peningkatan indeks pembangunan manusia yang naik secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, tak ada sedikitpun Jokowi menyinggung soal penuntasan kasus HAM di tanah air.
medcom.id, Jakarta: Pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru, Haris Azhar menilai saat ini isu hukum dan pelanggaran HAM sudah tidak lagi jadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, dari hasil survei di sejumlah lembaga menyebut penegakan hukum kasus HAM di era Jokowi cukup rendah.
"Di berbagai survei kan soal hukum dan HAM jeblok Jokowi. Agak menyedihkan," kata Haris di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Pada kesempatan itu, Haris juga ikut menyinggung pidato Jokowi dalam rapat tahunan MPR RI di Gedung Parlemen. Menurutnya, pidato itu membuktikan bahwa Jokowi konsisten untuk tidak peduli terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM.
"Berarti itu dia konsisten. Dia konsisten untuk tidak mengindahkan konstitusi dan HAM," ujarnya.
Senada dengan Haris, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani pun mengkritisi pidato Jokowi tersebut. Dia menilai, Jokowi telah gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM khususnya kasus Munir.
"Jokowi buat kami gagal dalam memberi keadilan kepada korban. Gagal dalam memberi keadilan kepada Suciwati selaku korban," sesal Yati.
Rabu 16 Agustus, MPR RI menggelar rapat tahunan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo diberi kesempatan menyampaikan pidato tentang sejumlah pencapaian pemerintah.
Salah satu yang diungkap Jokowi yakni tentang peningkatan indeks pembangunan manusia yang naik secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, tak ada sedikitpun Jokowi menyinggung soal penuntasan kasus HAM di tanah air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
