medcom.id, Jakarta: Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, seyogianya partai mendukung setiap kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo pun meminta loyalitas partai koalisi mendukung setiap langkah pemerintah.
"Presiden berharap partai koalisi pendukung pemerintah tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Harusnya kan begitu," ujar juru bicara kepresidenan Johan Budi SP, Jakarta, Minggu 30 Juli 2017.
Menurut Johan, Presiden menyadari tak bisa mengintervensi ranah partai meski bagian dari koalisi pemerintah. Contohnya, kewenangan fraksi-fraksi di Senayan. Dalam konteks pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, menurut Johan, hal itu merupakan domain DPR.
"Menjadi tanda tanya kalau ada yang minta intervensi, tidak pas dong. Itu melampaui kewenangan presiden (sebagai) eksekutif," tandasnya.
Baca: Setengah Hati Berkoalisi
Terkait posisi Partai Amanat Nasional yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, Johan tidak tahu apakah partai berlambang matahari itu akan terkena sanksi.
"Saya enggak tahu, itu preogratif Presiden. Tapi ada beberapa kebijakan yang kemudian dari Fraksi PAN tidak sama dengan pemerintah," pungkasnya.
PAN sebelumnya memilih walk out dalam pengambilan keputusan UU Pemilu karena mendukung presidential threshold nol persen.
Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku tak tahu dengan sikap PAN yang tak sejalan dengan partai pendukung pemerintah dalam keputusan UU Pemilu. Pasalnya, sehari sebelum keputusan, PAN menyampaikan bakal mengikuti keputusan pemerintah.
Jokowi pun tak secara tegas akan memberikan sanksi kepada partai pimpinan Zulkifli Hasan itu atau tidak.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNAjWM6b" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, seyogianya partai mendukung setiap kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo pun meminta loyalitas partai koalisi mendukung setiap langkah pemerintah.
"Presiden berharap partai koalisi pendukung pemerintah tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Harusnya kan begitu," ujar juru bicara kepresidenan Johan Budi SP, Jakarta, Minggu 30 Juli 2017.
Menurut Johan, Presiden menyadari tak bisa mengintervensi ranah partai meski bagian dari koalisi pemerintah. Contohnya, kewenangan fraksi-fraksi di Senayan. Dalam konteks pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, menurut Johan, hal itu merupakan domain DPR.
"Menjadi tanda tanya kalau ada yang minta intervensi, tidak pas dong. Itu melampaui kewenangan presiden (sebagai) eksekutif," tandasnya.
Baca: Setengah Hati Berkoalisi
Terkait posisi Partai Amanat Nasional yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, Johan tidak tahu apakah partai berlambang matahari itu akan terkena sanksi.
"Saya enggak tahu, itu preogratif Presiden. Tapi ada beberapa kebijakan yang kemudian dari Fraksi PAN tidak sama dengan pemerintah," pungkasnya.
PAN sebelumnya memilih
walk out dalam pengambilan keputusan UU Pemilu karena mendukung
presidential threshold nol persen.
Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung
presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku tak tahu dengan sikap PAN yang tak sejalan dengan partai pendukung pemerintah dalam keputusan UU Pemilu. Pasalnya, sehari sebelum keputusan, PAN menyampaikan bakal mengikuti keputusan pemerintah.
Jokowi pun tak secara tegas akan memberikan sanksi kepada partai pimpinan Zulkifli Hasan itu atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
