Jakarta: Partai Gerindra berharap dana saksi tidak membebani APBN. Meski diakui meringankan beban partai, namun penggunaan APBN harus mendahulukan kepentingan masyarakat.
"Saya belum tahu kebijakan partai, kalau (dana saksi) dari APBN, tentu memudahkan dan meringankan beban politikus. Tapi pertanyaannya apakah saat ini layak?" kata Wakil Sekretaris Partai Gerindra, Andre Rosiade, usai peluncuran Kanal Pemilu Medcom.id di Warunk Upnormal, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.
Andre meminta wacana itu dikaji ulang lantaran beban APBN saat ini berat. Dia menilai negara memiliki prioritas yang lebih penting, yaitu membiayai pemulihan Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah, pascabencana gempa dan tsunami.
"Kami menyerahkan keputusan itu, tetapi dilihat dulu prioritasnya. Kalau bagi Partai Gerindra, kepentingan rakyat dulu," katanya.
Andre mengakui Gerindra selama ini mengumpulkan dana saksi melalui mekanisme gotong royong. Dia tak keberatan jika pemilu yang akan datang dana saksi dikumpulkan dengan cara yang sama.
"Selama di pilkada juga dilakukan hal yang sama, dana saksi dikumpulkan secara gotong royong, Mulai dari DPC, DPD, DPP, serta seluruh caleg," ujarnya.
Baca: PAN Sepakat Dana Saksi Dibiayai Negara
Sebelumnya, usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua parpol peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.
"Saksi ini penting, jangan sampai parpol karena enggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali.
Jakarta: Partai Gerindra berharap dana saksi tidak membebani APBN. Meski diakui meringankan beban partai, namun penggunaan APBN harus mendahulukan kepentingan masyarakat.
"Saya belum tahu kebijakan partai, kalau (dana saksi) dari APBN, tentu memudahkan dan meringankan beban politikus. Tapi pertanyaannya apakah saat ini layak?" kata Wakil Sekretaris Partai Gerindra, Andre Rosiade, usai peluncuran Kanal Pemilu
Medcom.id di Warunk Upnormal, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.
Andre meminta wacana itu dikaji ulang lantaran beban APBN saat ini berat. Dia menilai negara memiliki prioritas yang lebih penting, yaitu membiayai pemulihan Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah, pascabencana gempa dan tsunami.
"Kami menyerahkan keputusan itu, tetapi dilihat dulu prioritasnya. Kalau bagi Partai Gerindra, kepentingan rakyat dulu," katanya.
Andre mengakui Gerindra selama ini mengumpulkan dana saksi melalui mekanisme gotong royong. Dia tak keberatan jika pemilu yang akan datang dana saksi dikumpulkan dengan cara yang sama.
"Selama di pilkada juga dilakukan hal yang sama, dana saksi dikumpulkan secara gotong royong, Mulai dari DPC, DPD, DPP, serta seluruh caleg," ujarnya.
Baca: PAN Sepakat Dana Saksi Dibiayai Negara
Sebelumnya, usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua parpol peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.
"Saksi ini penting, jangan sampai parpol karena enggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
