Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memburuk. DPR hanya mampu membuat Rancangan Undang-Undang (RUU), tanpa berusaha menuntaskannya.
"Kinerja DPR 2014-2019 nampak sangat buruk. Mereka hanya kelihatan bernafsu membuat rencana, tetapi loyo untuk membahas sampai tuntas," kata Licius kepada Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019.
Menurut Lucius, produktivitas DPR rendah karena kesibukan anggota dan kepentingan lembaga politik. Dia menambahkan kesibukan lembaga politik semakin menjadi-jadi jelang Pemilu 2019.
"Selain kesibukan meladeni aneka kepentingan politik dan pribadi, kemalasan mengikuti rapat pembahasan RUU juga menjadi pemicu rendahnya kinerja DPR," ucap Lucius.
Baca: Kinerja Legislasi DPR Tercecer
Dia juga menyatakan anggaran menjadi sia-sia ketika RUU tidak selesai sesuai rencana. Tidak hanya itu, legislasi DPR pun tidak terjawab akibat RUU yang tidak disahkan.
"Kerugian pastinya banyak, hanya menghasilkan lima UU selama satu tahun saja. Lalu anggaran untuk 45 RUU lainnya menjadi sia-sia karena tidak berhasil disahkan," kata Lucius.
Menurutnya anggaran DPR yang setiap tahun selalu naik berbanding terbalik dengan kinerja DPR. "Mestinya kenaikan anggaran didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya, tapi untuk DPR nampaknya tak berlaku," tandasnya.
Berikut catatan kinerja legislasi DPR dari tahun 2014 sampai 2019:
Tahun 2015, DPR menargetkan 39 RUU Prioritas dan hanya berhasil selesaikan 3 RUU.
Tahun 2016, Dari 50 RUU yang direncanakan hanya 10 RUU yang berhasil disahkan.
Tahun 2017, target DPR sebanyak 52 RUU Prioritas dan hanya selesaikan 6 RUU.
Tahun 2018, Dari 50 RUU yang direncanakan hanya 5 RUU yang selesai dibahas.
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memburuk. DPR hanya mampu membuat Rancangan Undang-Undang (RUU), tanpa berusaha menuntaskannya.
"Kinerja DPR 2014-2019 nampak sangat buruk. Mereka hanya kelihatan bernafsu membuat rencana, tetapi loyo untuk membahas sampai tuntas," kata Licius kepada
Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2019.
Menurut Lucius, produktivitas DPR rendah karena kesibukan anggota dan kepentingan lembaga politik. Dia menambahkan kesibukan lembaga politik semakin menjadi-jadi jelang Pemilu 2019.
"Selain kesibukan meladeni aneka kepentingan politik dan pribadi, kemalasan mengikuti rapat pembahasan RUU juga menjadi pemicu rendahnya kinerja DPR," ucap Lucius.
Baca: Kinerja Legislasi DPR Tercecer
Dia juga menyatakan anggaran menjadi sia-sia ketika RUU tidak selesai sesuai rencana. Tidak hanya itu, legislasi DPR pun tidak terjawab akibat RUU yang tidak disahkan.
"Kerugian pastinya banyak, hanya menghasilkan lima UU selama satu tahun saja. Lalu anggaran untuk 45 RUU lainnya menjadi sia-sia karena tidak berhasil disahkan," kata Lucius.
Menurutnya anggaran DPR yang setiap tahun selalu naik berbanding terbalik dengan kinerja DPR. "Mestinya kenaikan anggaran didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya, tapi untuk DPR nampaknya tak berlaku," tandasnya.
Berikut catatan kinerja legislasi DPR dari tahun 2014 sampai 2019:
Tahun 2015, DPR menargetkan 39 RUU Prioritas dan hanya berhasil selesaikan 3 RUU.
Tahun 2016, Dari 50 RUU yang direncanakan hanya 10 RUU yang berhasil disahkan.
Tahun 2017, target DPR sebanyak 52 RUU Prioritas dan hanya selesaikan 6 RUU.
Tahun 2018, Dari 50 RUU yang direncanakan hanya 5 RUU yang selesai dibahas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
