medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia mendapatkan kritik internasional dalam menyikapi isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Kritik itu pun dijawab, Indonesia tetap menjaga hak warga negara individu sebagai bangsa yang beragama dan bermoral.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan moderator dalam pertamuan pelaku bisnis, pemerintah, akademisi, dan organisasi internasional yang hadir dalam Indonesia Summit 2016 di Hotel Shangri-La, Jalan Karet, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2016).
Kalla menghargai hak individu dari kaum LGBT, selama mereka menjadikan masalah itu sebagai persoalan pribadi. Pemerintah, kata Kalla, menjamin hak mereka untuk sekolah dan mendapat layanan dari pemerintah.
Tak ada diskriminasi untuk kaum LGBT. Namun, hal berbeda akan didapat jika mereka membentuk kelompok dan mempengaruhi orang lain untuk ikut dan bergabung.
"Selain hukum, kita punya moral dan agama, ini penting, tapi Indonesia memang lebih mapan," kata Kalla.
Kalla menganggap hukum Indonesia lebih longgar dibandingkan beberapa negara sahabat, seperti Malaysia. Di negara lain, tak jarang mereka yang memiliki orientasi seksual menyimpang di penjara.
"Jika kalian ingat, dulu Indonesia punya menteri yang LGBT, semua orang tahu tentang itu, kami tahu, tapi dia tetap jadi menteri," tambah Kalla.
Kalla tak merinci siapa menteri yang dimaksud. Tapi, semua yang hadir tertawa menanggapi pernyataan Kalla sembari mengangguk. "Semua orang tahu, tapi tak ada masalah," kata Kalla.
Kalla menegaskan, secara individu, tak ada diskriminasi untuk mereka yang mengalami penyimpangan seksual. Namun, mereka juga harus ingat, ada nilai moral dan agama yang harus diperhatikan di Indonesia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia mendapatkan kritik internasional dalam menyikapi isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Kritik itu pun dijawab, Indonesia tetap menjaga hak warga negara individu sebagai bangsa yang beragama dan bermoral.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan moderator dalam pertamuan pelaku bisnis, pemerintah, akademisi, dan organisasi internasional yang hadir dalam Indonesia Summit 2016 di Hotel Shangri-La, Jalan Karet, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2016).
Kalla menghargai hak individu dari kaum LGBT, selama mereka menjadikan masalah itu sebagai persoalan pribadi. Pemerintah, kata Kalla, menjamin hak mereka untuk sekolah dan mendapat layanan dari pemerintah.
Tak ada diskriminasi untuk kaum LGBT. Namun, hal berbeda akan didapat jika mereka membentuk kelompok dan mempengaruhi orang lain untuk ikut dan bergabung.
"Selain hukum, kita punya moral dan agama, ini penting, tapi Indonesia memang lebih mapan," kata Kalla.
Kalla menganggap hukum Indonesia lebih longgar dibandingkan beberapa negara sahabat, seperti Malaysia. Di negara lain, tak jarang mereka yang memiliki orientasi seksual menyimpang di penjara.
"Jika kalian ingat, dulu Indonesia punya menteri yang LGBT, semua orang tahu tentang itu, kami tahu, tapi dia tetap jadi menteri," tambah Kalla.
Kalla tak merinci siapa menteri yang dimaksud. Tapi, semua yang hadir tertawa menanggapi pernyataan Kalla sembari mengangguk. "Semua orang tahu, tapi tak ada masalah," kata Kalla.
Kalla menegaskan, secara individu, tak ada diskriminasi untuk mereka yang mengalami penyimpangan seksual. Namun, mereka juga harus ingat, ada nilai moral dan agama yang harus diperhatikan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
