medcom.id, Jakarta: Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan enggan berkomentar, soal dugaan keterlibatan pengusaha Indonesia terkait Panama Papers. Sebab Luhut belum mengetahui soal bocoran dokumen Panama Papers.
"Saya belum lihat (Panama Papers)," ujar Luhut singkat, di Gedung Penayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, 5 April.
Ketua Tim Tindak Pidana Pencucian Uang ini berjanji setelah mengetahui, dan mempelajari hal tersebut dengan seksama akan memberikan komentar. "Saya ketua tim tindak pidana pencucian uang belum lihat. Nanti kalau sudah lihat saya pelajari saya komentar," tukasnya.
Sebelumnya, aset orang Indonesia di luar negeri melebihi Rp11.400 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak lama mengantongi data transaksi orang Indonesia, sebagian masuk dokumen Panama Papers, di luar negeri. "Ada (data transaksinya) ke Panama, BVI, Cayman, Luksemburg, Swiss," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, Rabu 6 April.
Guna menelusuri hal itu, PPATK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk membuat satuan tugas. Data laporan hasil analisis (LHA) PPATK diberikan ke kedua lembaga tersebut.
Dokumen 'Panama Papers' menyebutkan sejumlah tokoh penting di seluruh dunia, termasuk pengusaha dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pencucian uang dan pengemplangan pajak melalui jasa kantor hukum di Panama, Mossack Fonseca.
medcom.id, Jakarta: Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan enggan berkomentar, soal dugaan keterlibatan pengusaha Indonesia terkait Panama Papers. Sebab Luhut belum mengetahui soal bocoran dokumen Panama Papers.
"Saya belum lihat (Panama Papers)," ujar Luhut singkat, di Gedung Penayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa, 5 April.
Ketua Tim Tindak Pidana Pencucian Uang ini berjanji setelah mengetahui, dan mempelajari hal tersebut dengan seksama akan memberikan komentar. "Saya ketua tim tindak pidana pencucian uang belum lihat. Nanti kalau sudah lihat saya pelajari saya komentar," tukasnya.
Sebelumnya, aset orang Indonesia di luar negeri melebihi Rp11.400 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak lama mengantongi data transaksi orang Indonesia, sebagian masuk dokumen Panama Papers, di luar negeri. "Ada (data transaksinya) ke Panama, BVI, Cayman, Luksemburg, Swiss," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, Rabu 6 April.
Guna menelusuri hal itu, PPATK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk membuat satuan tugas. Data laporan hasil analisis (LHA) PPATK diberikan ke kedua lembaga tersebut.
Dokumen 'Panama Papers' menyebutkan sejumlah tokoh penting di seluruh dunia, termasuk pengusaha dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pencucian uang dan pengemplangan pajak melalui jasa kantor hukum di Panama, Mossack Fonseca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
