medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo sadar pengelolaan dana desa belum sepenuhnya baik. Masih banyak yang harus belajar mengelola dana desa karena ini program baru.
"Ada yang kaget, ada yang masih menyesuaikan, ada yang harus belajar cara membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)," kata Presiden saat wawancara khusus dengan Media Indonesia, pekan lalu.
Dana desa akan naik dari Rp21 triliun tahun ini menjadi Rp47 triliun tahun depan. Jika dikelola baik, Presiden yakin infrastruktur dan perekonomian di desa membaik.
Presiden mencontohkan, warga desa di Karawang, Jawa Barat, menggunakan dana desa untuk membuat saluran irigasi, di Padang dana desa untuk membangun jalan. Perekonomian membaik karena bahan bangunan dibeli dari desa.
"Uangnya berputar di desa itu terus. Dikerjakan secara padat karya, kan bagus sekali. Artinya, masyarakat di desa diberi pekerjaan, dapat income," ujarnya.
Pemerintah akan mengatur pembangunan di desa yang menyerap banyak tenaga kerja dilaksanakan saat musim paceklik. Sehingga, masyarakat desa tetap mendapatkan penghasilan meski di luar musim tanam.
"Saya kira ekonomi dan daya beli masyarakat desa akan kelihatan. Tapi perlu waktu. Ya tadi, untuk menyesuaikan, untuk belajar mengimplementasikan sebuah program baru," kata Presiden.
Presiden membantah ada tarik menarik antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasi program ini. Menurut dia, setiap lembaga sudah paham tugas masing-masing karena sudah ada surat keputusan bersama.
"Yang kami inginkan uang yang beredar di desa lebih banyak lagi. Bisa memperbaiki infrastruktur di desa, jalan, irigasi, bisa dipelihara oleh masyarakat desa," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo sadar pengelolaan dana desa belum sepenuhnya baik. Masih banyak yang harus belajar mengelola dana desa karena ini program baru.
"Ada yang kaget, ada yang masih menyesuaikan, ada yang harus belajar cara membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)," kata Presiden saat wawancara khusus dengan
Media Indonesia, pekan lalu.
Dana desa akan naik dari Rp21 triliun tahun ini menjadi Rp47 triliun tahun depan. Jika dikelola baik, Presiden yakin infrastruktur dan perekonomian di desa membaik.
Presiden mencontohkan, warga desa di Karawang, Jawa Barat, menggunakan dana desa untuk membuat saluran irigasi, di Padang dana desa untuk membangun jalan. Perekonomian membaik karena bahan bangunan dibeli dari desa.
"Uangnya berputar di desa itu terus. Dikerjakan secara padat karya, kan bagus sekali. Artinya, masyarakat di desa diberi pekerjaan, dapat
income," ujarnya.
Pemerintah akan mengatur pembangunan di desa yang menyerap banyak tenaga kerja dilaksanakan saat musim paceklik. Sehingga, masyarakat desa tetap mendapatkan penghasilan meski di luar musim tanam.
"Saya kira ekonomi dan daya beli masyarakat desa akan kelihatan. Tapi perlu waktu. Ya tadi, untuk menyesuaikan, untuk belajar mengimplementasikan sebuah program baru," kata Presiden.
Presiden membantah ada tarik menarik antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasi program ini. Menurut dia, setiap lembaga sudah paham tugas masing-masing karena sudah ada surat keputusan bersama.
"Yang kami inginkan uang yang beredar di desa lebih banyak lagi. Bisa memperbaiki infrastruktur di desa, jalan, irigasi, bisa dipelihara oleh masyarakat desa," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
