Jakarta: Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata supaya daerah yang belum siap pemilihan kepala daerah (pilkada) dipimpin manajer profesional dikritik. Sebab, hal itu dianggap sebagai kemunduran dalam proses pemerintahan.
"Usulan yang disampaikan merupakan kemunduran dalam berdemokrasi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Desember 2022.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyampaikan sistem demokrasi yang berjalan saat ini sudah bagus. Sebab, membuka ruang masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin.
"Pergeseran (sistem sosial politik) dari sentralistik menjadi demokrasi telah membuka ruang partisipasi dan keterwakilan seluas-luasnya," ungkap dia.
Menurut Sahroni, kesiapan penyelenggaraan pilkada tak boleh menjadi alasan pembatalan pemilihan di suatu daerah. Seharusnya, seluruh pihak terkait memfasilitasi daerah tersebut dengan kesiapan yang mumpuni.
“Justru ini yang jadi pekerjaan kita bersama, soal bagaimana caranya kita memeratakan kesiapan Pilkada serta memperbaiki sistem pencegahan," sebut dia.
Sahroni menegaskan demokrasi adalah kekuatan bagi Indonesia. Sebab, tidak semua hal dapat diselesaikan melalui paradigma kerja pusat.
"Setiap daerah harus merasakan demokrasi dengan memilih pemimpinnya sendiri,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyarankan agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan pilkada langsung dipimpin manajer profesional. Cara ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien. Sebab, pilkada langsung dinilainya belum bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Jakarta: Usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata supaya daerah yang belum siap pemilihan kepala daerah (
pilkada) dipimpin manajer profesional dikritik. Sebab, hal itu dianggap sebagai kemunduran dalam proses pemerintahan.
"Usulan yang disampaikan merupakan kemunduran dalam berdemokrasi,” kata Wakil Ketua Komisi III
DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Desember 2022.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyampaikan sistem demokrasi yang berjalan saat ini sudah bagus. Sebab, membuka ruang masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin.
"Pergeseran (sistem sosial politik) dari sentralistik menjadi demokrasi telah membuka ruang partisipasi dan keterwakilan seluas-luasnya," ungkap dia.
Menurut Sahroni, kesiapan penyelenggaraan pilkada tak boleh menjadi alasan pembatalan pemilihan di suatu daerah. Seharusnya, seluruh pihak terkait memfasilitasi daerah tersebut dengan kesiapan yang mumpuni.
“Justru ini yang jadi pekerjaan kita bersama, soal bagaimana caranya kita memeratakan kesiapan Pilkada serta memperbaiki sistem pencegahan," sebut dia.
Sahroni menegaskan demokrasi adalah kekuatan bagi Indonesia. Sebab, tidak semua hal dapat diselesaikan melalui paradigma kerja pusat.
"Setiap daerah harus merasakan demokrasi dengan memilih pemimpinnya sendiri,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua
KPK Alexander Marwata menyarankan agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan pilkada langsung dipimpin manajer profesional. Cara ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien. Sebab, pilkada langsung dinilainya belum bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
