Pimpinan KPK Cetuskan Ide Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Rakyat
Candra Yuri Nuralam • 14 Desember 2022 07:44
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan adanya sistem penunjukkan langsung untuk kepala daerah jika masyarakatnya tidak siap memilih pemimpin. Penunjukkan langsung bisa mencegah terjadinya tindakan koruptif.
"Saya yakin jauh lebih efektif dan efisien ketika kepala daerah di daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pemilihan kepala daerah lebih baik kepala daerahnya ditunjuk langsung," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi pada Rabu, 14 Desember 2022.
Pemerintah pusat disebut bisa memilih kepala daerah terbaik untuk wilayah yang masyarakatnya bingung menentukan pemimpin. Pemerintah pusat juga disebut bisa mencari sosok terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah itu.
"Kalau di timur masalah stunting, gizi buruk, pendidikan rendah, kesehatan enggak baik," ucap Alex.
Alex menyebut penunjukan langsung bisa membuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin membaik. Pemerintah pusat sudah memetakan permasalahan di setiap daerah dan punya strategi penyelesaiannya.
"Kita punya kok peta persoalan itu," ujar Alex.
Kepatuhan pemeritah daerah dengan pusat juga diyakini sangat baik jika dipilih langsung. Karena, jika membadel bisa langsung dicopot tanpa harus menunggu pemilihan kepada daerah (pilkada).
"Tunjuk manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta. Kalau enggak perform, pecat. Kalau sekarang kan enggak, lima tahun waktunya habis sialnya dia nanti kepilih lagi," kata Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan adanya sistem penunjukkan langsung untuk kepala daerah jika masyarakatnya tidak siap memilih pemimpin. Penunjukkan langsung bisa mencegah terjadinya tindakan koruptif.
"Saya yakin jauh lebih efektif dan efisien ketika kepala daerah di daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pemilihan kepala daerah lebih baik kepala daerahnya ditunjuk langsung," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi pada Rabu, 14 Desember 2022.
Pemerintah pusat disebut bisa memilih kepala daerah terbaik untuk wilayah yang masyarakatnya bingung menentukan pemimpin. Pemerintah pusat juga disebut bisa mencari sosok terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah itu.
"Kalau di timur masalah stunting, gizi buruk, pendidikan rendah, kesehatan enggak baik," ucap Alex.
Alex menyebut penunjukan langsung bisa membuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin membaik. Pemerintah pusat sudah memetakan permasalahan di setiap daerah dan punya strategi penyelesaiannya.
"Kita punya kok peta persoalan itu," ujar Alex.
Kepatuhan pemeritah daerah dengan pusat juga diyakini sangat baik jika dipilih langsung. Karena, jika membadel bisa langsung dicopot tanpa harus menunggu pemilihan kepada daerah (pilkada).
"Tunjuk manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta. Kalau enggak perform, pecat. Kalau sekarang kan enggak, lima tahun waktunya habis sialnya dia nanti kepilih lagi," kata Alex. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
