Tak Ada Etika Politik yang Dilanggar jika Anies Berhadapan dengan Prabowo di Pilpres
Fachri Audhia Hafiez • 14 Oktober 2022 08:38
Jakarta: Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai Anies Baswedan tak melanggar etika bila harus berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, Anies pernah didukung Prabowo saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Bila nanti dalam pemilihan presiden mendatang Anies Baswedan harus berhadapan dengan Prabowo Subianto tidak perlu lagi dipersoalkan. Karena hal itu tidak melanggar hukum atau juga etika politik," kata Bawono melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Oktober 2022.
Bawono menilai tidak tepat bila ada anggapan Prabowo ditikung oleh orang-orang yang pernah didukungnya. Selain Anies, situasi yang sama dialami Prabowo saat perannya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Prabowo kala itu mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Prabowo dan Jokowi menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Baik Joko Widodo maupun juga Anies Baswedan bukanlah kader dari Partai Gerindra. Sehingga, tidak tepat apabila dikatakan Prabowo Subianto ditikung oleh orang-orang pernah ia usung di Pilkada DKI Jakarta," ujar Bawono.
Bawono menuturkan kondisi tersebut dapat terjadi karena sistem demokrasi elektoral di Indonesia menganut pemilihan presiden secara langsung. Sehingga, partai politik (parpol) tidak bisa mengikat sosok calon presiden (capres).
"Meskipun calon presiden maju dan diusung oleh partai politik tetapi partai politik tidak dapat mengikat calon presiden itu, agar di kemudian hari ia tidak melampaui kepentingan partai politik bersangkutan. Apalagi jika bukan kader partai politik tersebut," kata Bawono.
Anies Baswedan telah menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk diusung sebagai capres di Pilpres 2024. Sedangkan, Prabowo Subianto juga sudah menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai capres.
Jakarta: Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai Anies Baswedan tak melanggar etika bila harus berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, Anies pernah didukung Prabowo saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Bila nanti dalam pemilihan presiden mendatang Anies Baswedan harus berhadapan dengan Prabowo Subianto tidak perlu lagi dipersoalkan. Karena hal itu tidak melanggar hukum atau juga etika politik," kata Bawono melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Oktober 2022.
Bawono menilai tidak tepat bila ada anggapan Prabowo ditikung oleh orang-orang yang pernah didukungnya. Selain Anies, situasi yang sama dialami Prabowo saat perannya pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Prabowo kala itu mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Prabowo dan Jokowi menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Baik Joko Widodo maupun juga Anies Baswedan bukanlah kader dari Partai Gerindra. Sehingga, tidak tepat apabila dikatakan Prabowo Subianto ditikung oleh orang-orang pernah ia usung di Pilkada DKI Jakarta," ujar Bawono.
Bawono menuturkan kondisi tersebut dapat terjadi karena sistem demokrasi elektoral di Indonesia menganut pemilihan presiden secara langsung. Sehingga, partai politik (parpol) tidak bisa mengikat sosok calon presiden (capres).
"Meskipun calon presiden maju dan diusung oleh partai politik tetapi partai politik tidak dapat mengikat calon presiden itu, agar di kemudian hari ia tidak melampaui kepentingan partai politik bersangkutan. Apalagi jika bukan kader partai politik tersebut," kata Bawono.
Anies Baswedan telah menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk diusung sebagai capres di Pilpres 2024. Sedangkan, Prabowo Subianto juga sudah menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai capres. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
