Jakarta: Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memblokir 13.600 produk impor di e-Katalog didukung. Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta menyebut langkah itu menunjukkan keberpihakan Jokowi pada produk dalam negeri.
“Itu sikap yang tegas dan sangat kita dukung. Saya rasa Presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, cuman birokrasi di bawahnya masih lambat merespons,” kata Nyoman saat dihubungi, Minggu, 28 Agustus 2022.
Pemblokiran dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Nyoman, kondisi ekonomi Indonesia sedang tumbuh usai dihantam pandemi, sehingga perlu menggerakkan ekonomi dari bawah melalui penggunaan produk lokal.
“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” ucapnya.
Politikus asal Bali ini menuturkan setiap pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM). Karena, hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, serta ekonomi nasional.
“Adalah pengadaan barang dengan membeli produk UMKM dalam negeri, serta proyek pengadaan barang akan berimplikasi ke banyak hal, salah satunya ekonomi masyarakat kecil,” jelasnya.
Diakui Nyoman, ketegasan Presiden Jokowi membawa angin segar bagi para penggerak UMKM di Tanah Air. Karena, mampu menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi sudah dipastikan terus membaik.
“Munculnya ketegasan ini membuat gairah dan meningkatkan produksi, serta banyaknya tenaga kerja yang bisa diserap, sekaligus terjadinya perputaran ekonomi dan transaksi di akar rumput,” ungkapnya.
Jakarta: Langkah Presiden Joko Widodo (
Jokowi) memblokir 13.600 produk impor di e-Katalog didukung. Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta menyebut langkah itu menunjukkan keberpihakan Jokowi pada produk dalam negeri.
“Itu sikap yang tegas dan sangat kita dukung. Saya rasa Presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, cuman birokrasi di bawahnya masih lambat merespons,” kata Nyoman saat dihubungi, Minggu, 28 Agustus 2022.
Pemblokiran dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (
LKPP). Menurut Nyoman, kondisi ekonomi Indonesia sedang tumbuh usai dihantam pandemi, sehingga perlu menggerakkan ekonomi dari bawah melalui penggunaan
produk lokal.
“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” ucapnya.
Politikus asal Bali ini menuturkan setiap pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM). Karena, hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, serta ekonomi nasional.
“Adalah pengadaan barang dengan membeli produk UMKM dalam negeri, serta proyek pengadaan barang akan berimplikasi ke banyak hal, salah satunya ekonomi masyarakat kecil,” jelasnya.
Diakui Nyoman, ketegasan Presiden Jokowi membawa angin segar bagi para penggerak UMKM di Tanah Air. Karena, mampu menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi sudah dipastikan terus membaik.
“Munculnya ketegasan ini membuat gairah dan meningkatkan produksi, serta banyaknya tenaga kerja yang bisa diserap, sekaligus terjadinya perputaran ekonomi dan transaksi di akar rumput,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
