Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Medcom.id/Arga
Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Medcom.id/Arga

MPR Dorong Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional Amendemen UUD 45
M Rodhi Aulia • 09 November 2019 08:11
Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyikapi usulan amendemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Keseriusan itu ditunjukkan dengan membentuk Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR.
 
"Dalam pembentukan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan membahas secara mendalam tentang rencana perubahan UUD NKRI 1945 ini, pimpinan MPR RI mendorong fraksi-fraksi dan Kelompok DPD untuk mengirimkan perwakilannya," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
 
Bambang mengharapkan perwakilan yang diutus dalam Komisi Kajian Ketatanegaraan bukan sembarang orang. Bambang meminta fraksi-fraksi dan kelompok DPD mengutus sosok yang mumpuni dalam ilmu ketatanegaraan, memiliki rekam jejak yang jelas serta kapabilitas dan memahami urgensi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang menegaskan dalam wacana amendemen terbatas UUD 1945 ini mengakomodasi usulan untuk menghadirkan Haluan Negara. Maka dari itu, dalam menyikapi usulan tersebut, MPR membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pakar, dan ahli demi terwujudnya kesesuaian antara penafsiran tekstual dengan penafsiran kontekstual.
 
Dengan begitu, kata dia, akan ada benang merah yang selalu tersambung dari satu generasi bangsa ke generasi bangsa selanjutnya. Benang merah terkait latar belakang maupun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perubahan UUD NRI 1945.
 
Sejak awal rancangan yang dibuat para pendiri bangsa, maupun saat mengalami empat kali perubahan, selalu ditujukan untuk memberikan panduan arah bangsa dalam mengarungi kehidupan kebangsaan. Perubahan itu juga untuk menjawab tantangan zaman.
 
Dalam rencana perubahan selanjutnya, diharapkan MPR menghadirkan Haluan Negara agar bangsa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas selama puluhan tahun ke depan. Selain itu, bangsa Indonesia juga dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.
 
"Tanpa adanya peta jalan berupa Haluan Negara, khawatirnya kita seperti sebuah kapal di tengah samudera yang tak memiliki kompas sebagai penunjuk jalan. Terombang-ambing tanpa tahu sedang berada di mana, serta bingung menentukan ke mana arah dan tujuan," tutup Bambang.

 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif