Golkar Minta Airlangga Tak Lagi Rangkap Jabatan

Jakarta: Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian meminta Airlangga Hartarto tak lagi rangkap jabatan; menjadi menteri dan ketua umum partai. Sebab keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.  "Kalau menteri itu sehari-hari adalah pembantu presiden, maka dia harus menjalankan program pemerintah, dan dia harus rapat rutin," kata Lawrence di diskusi Polemik, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.  Berbeda dengan menteri, Lawrence menyebut ketua umum partai seharusnya turun ke bawah untuk bertemu kader-kadernya. Ketum harus rajin menyapa kader di daerah-daerah.  Hal itu yang diakui Lawrence tak pernah dilakukan Airlangga selama menjabat sebagai ketua umum partai. Lawrence membandingkan kepemimpinan Airlangga dengan Akbar Tanjung.  "Pak Akbar Tanjung dulu ke seluruh provinsi dia keliling dan dia menginap. Bertemu dengan kader-kader dan pengurus, apa programnya, apa yang harus dibantu. Itu yang harus dilakukan ketua umum partai," ujarnya.  Baca juga: Golkar Klaim Direstui Koalisi Memimpin MPR Lawrence mengklaim akan ada banyak kader-kader yang menolak jika Airlangga merangkap jabatan lagi untuk periode berikutnya. Dia meminta Airlangga memilih antara menjadi menteri atau ketua umum.  "Tak bisa rangkap dua. Kalau kemarin itu pengecualian lah. Tapi ke depan tak bisa. Karena Pak Airlangga tak pernah ke daerah. Sedangkan Partai Golkar ini harus ke daerah-daerah dalam arti kata turun sampai ke desa," tegasnya. Lebih lanjut, Lawrence mengakui banyak hal yang harus dibenahi di internal Partai Beringin. Termasuk soal perolehan kursi Partai Golkar yang tak mencapai target.  Dia mengatakan pada Pemilu 2019 Golkar sebetulnya menargetkan 110 kursi DPR RI. Namun nyatanya, Golkar hanya berhasil meraup 85 kursi.  "Jadi dari 110 ke 85 kan jauh sekali. Saya kira karena itu perlu kita evaluasi. Bukan persoalan Pak Airlangga-nya. Tetapi kenapa bisa seperti itu. Mungkin salah memilih pemimpin. Mungkin salah mengusung program, mungkin salah menyiapkan saksi," tuturnya.