Jakarta: Pemerintah tak akan berkomunikasi dengan Gerakan Pembebasan Papua Barat dan Komite Nasional Papua Barat. Pemerintah tak mengakui keberadaan organisasi itu.
"Presiden dengarkan aspirasi rakyat sangat wajar. Tapi kalau bentuk perjanjian pertemuan formal pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 24 September 2019.
Wiranto menegaskan keinginan dua kelompok itu meelakukan referendum tak dapat diwujudkan. Papua dan Papua Barat merupakan bagian resmi Indonesia berdasarkan resolusi PBB 2524 Tabun 1969.
"Itu sudah sah. Diperdebatkan oleh banyak negara, mayoritas setuju Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat) menjadi bagian dari NKRI, itu final. Lalu kita mau berunding lagi dengan pihak-pihak yang ingin merdeka, pihak-pihak yang ingin referendum lagi? Enggak bisa," tegasnya.
Mantan Panglima ABRI mempertanyakan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mediator. "Pihak ketiganya siapa? Enggak ada yang mau juga. Ini masalah internal Indonesia," tuturnya.
Wiranto menyebut kelompok separatis di balik kerusuhan yang terjadi di Wamena dan Jayapura, Senin, 23 September 2019. Mereka memprovokasi masyarakat dengan berita bohong. Gerakan Papua Merdeka itu ingin menunjukkan eksistensi kepada Perserikatan Bangsa-bangsa yang sedang menggelar sidang umum di New York, Amerika Serikat.
Jakarta: Pemerintah tak akan berkomunikasi dengan Gerakan Pembebasan Papua Barat dan Komite Nasional Papua Barat. Pemerintah tak mengakui keberadaan organisasi itu.
"Presiden dengarkan aspirasi rakyat sangat wajar. Tapi kalau bentuk perjanjian pertemuan formal pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 24 September 2019.
Wiranto menegaskan keinginan dua kelompok itu meelakukan referendum tak dapat diwujudkan. Papua dan Papua Barat merupakan bagian resmi Indonesia berdasarkan resolusi PBB 2524 Tabun 1969.
"Itu sudah sah. Diperdebatkan oleh banyak negara, mayoritas setuju Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat) menjadi bagian dari NKRI, itu final. Lalu kita mau berunding lagi dengan pihak-pihak yang ingin merdeka, pihak-pihak yang ingin referendum lagi? Enggak bisa," tegasnya.
Mantan Panglima ABRI mempertanyakan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mediator. "Pihak ketiganya siapa? Enggak ada yang mau juga. Ini masalah internal Indonesia," tuturnya.
Wiranto menyebut kelompok separatis di balik kerusuhan yang terjadi di Wamena dan Jayapura, Senin, 23 September 2019. Mereka memprovokasi masyarakat dengan berita bohong. Gerakan Papua Merdeka itu ingin menunjukkan eksistensi kepada Perserikatan Bangsa-bangsa yang sedang menggelar sidang umum di New York, Amerika Serikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
