medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diwanti-wanti jangan sampai menjadikan Arcandra Tahar menteri. Arcandra dianggap membohongi publik dengan tidak mengakui dirinya memegang paspor Amerika Serikat.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan, mengangkat menteri memang hak prerogatif presiden. Tetapi, menurutnya, masyarakat berhak mengingat pemimpinnya agar tidak membuat kesalahan kedua kali.
"Bagaimana mungkin kita mempercayakan posisi politik sebagai pembantu presiden kepada orang yang berbohong soal hal yang prinsip, kewarganegaraan," kata Erma, Jumat (9/9/2016).
Kalau Presiden ngotot menginginkan Archandra bekerja untuk Indonesia, Demokrat mempersilahkan namun tidak untuk posisi menteri.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan masa kepemimpinan Jokowi semakin pendek menuju Pilpres 2019. Hidayat meminta Jokowi memastikan kepemimpinan periode pertamanya berhasil.
Kepastian itu tentu dengan memaksimalkan potensi yang ada. Di samping itu, Hidayat meminta Jokowi mengurangi beban tidak produktif agar tetap konsentrasi membangun negara antara lain dengan tidak mengangkat Arcandra menjadi menteri.
"Saya tidak ingin itu menjadi beban, atau menjadi kontroversi sehingga menyulitkan beliau dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Hidayat di Kompleks Parlemen.
Hidayat meyakini Jokowi tidak akan berbuat konyol dengan segala pertimbangan dan potensi risiko yang ada. Meski Hidayat bukan berasal dari partai pendukung pemerintah, Hidayat berharap Jokowi dapat mengakhiri kepemimpinannya dengan mulus.
"Mungkin (Arcandra) menjadi Dirut Pertamina. Apakah menjadi Menteri ESDM lagi? saya tidak yakin," kata Hidayat.
Isu Arcandra kembali masuk Kabinet Kerja berembus kencang setelah masalah kewarganegaraannya beres. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, saat rapat dengan anggota Komisi Hukum DPR, Rabu 7 September, menegaskan Arcandra sudah seutuhnya warga Indonesia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diwanti-wanti jangan sampai menjadikan Arcandra Tahar menteri. Arcandra dianggap membohongi publik dengan tidak mengakui dirinya memegang paspor Amerika Serikat.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan, mengangkat menteri memang hak prerogatif presiden. Tetapi, menurutnya, masyarakat berhak mengingat pemimpinnya agar tidak membuat kesalahan kedua kali.
"Bagaimana mungkin kita mempercayakan posisi politik sebagai pembantu presiden kepada orang yang berbohong soal hal yang prinsip, kewarganegaraan," kata Erma, Jumat (9/9/2016).
Kalau Presiden ngotot menginginkan Archandra bekerja untuk Indonesia, Demokrat mempersilahkan namun tidak untuk posisi menteri.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan masa kepemimpinan Jokowi semakin pendek menuju Pilpres 2019. Hidayat meminta Jokowi memastikan kepemimpinan periode pertamanya berhasil.
Kepastian itu tentu dengan memaksimalkan potensi yang ada. Di samping itu, Hidayat meminta Jokowi mengurangi beban tidak produktif agar tetap konsentrasi membangun negara antara lain dengan tidak mengangkat Arcandra menjadi menteri.
"Saya tidak ingin itu menjadi beban, atau menjadi kontroversi sehingga menyulitkan beliau dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Hidayat di Kompleks Parlemen.
Hidayat meyakini Jokowi tidak akan berbuat konyol dengan segala pertimbangan dan potensi risiko yang ada. Meski Hidayat bukan berasal dari partai pendukung pemerintah, Hidayat berharap Jokowi dapat mengakhiri kepemimpinannya dengan mulus.
"Mungkin (Arcandra) menjadi Dirut Pertamina. Apakah menjadi Menteri ESDM lagi? saya tidak yakin," kata Hidayat.
Isu Arcandra kembali masuk Kabinet Kerja berembus kencang setelah masalah kewarganegaraannya beres. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, saat rapat dengan anggota Komisi Hukum DPR, Rabu 7 September, menegaskan Arcandra sudah seutuhnya warga Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
