medcom.id, Jakarta: Korban, pelaku, aktivis, organisasi masyarakat yang terlibat dalam tragedi 1965 menggelar simposium 1965. Menanggapinya, Pemerintah menyatakan sikap untuk tak meminta maaf terkait tragedi berdarah itu.
Hal ini diungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan sikap pemerintah terkait acara simposium 65.
"Pertama, pemerintah punya sikap seperti apa kata Pak Luhut, yaitu pemerintah tidak punya rencana untuk minta maaf," kata Kalla saat berbincang dengan pewarta di ruang media Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016) siang..
Kalla menilai, pemerintah bingung siapa yang harus meminta maaf dalam kasus ini. Sebab, kata dia, dalam tragedi itu ada lima jenderal yang dibunuh dan menjadi korban pertama.
Kalla pun sadar, ada perbedaan data mengenai korban yang tewas dalam tragedi itu. "Ada yang mengatakan ratusan ribu. Kalau ratusan ribu di mana itu? Tidak ada yang bisa menunjukkan," kata dia.
Orang nomor dua di republik ini mengatakan, jika angka ratusan ribu itu benar, pasti ada bukti berupa kuburan massal. Namun, tidak ada yang bisa menunjukkan bukti itu sampai saat ini.
"Tidak ada yang bisa menunjukkan. Berarti kita tidak seperti itu," pungkas Kalla.
Sementara, simposium itu dihadiri 200 orang dari segala kalangan, baik korban, pelaku, aktivis, organisasi masyarakat dan lainnya. Hasil dari simposium ini akan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut.
medcom.id, Jakarta: Korban, pelaku, aktivis, organisasi masyarakat yang terlibat dalam tragedi 1965 menggelar simposium 1965. Menanggapinya, Pemerintah menyatakan sikap untuk tak meminta maaf terkait tragedi berdarah itu.
Hal ini diungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan sikap pemerintah terkait acara simposium 65.
"Pertama, pemerintah punya sikap seperti apa kata Pak Luhut, yaitu pemerintah tidak punya rencana untuk minta maaf," kata Kalla saat berbincang dengan pewarta di ruang media Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016) siang..
Kalla menilai, pemerintah bingung siapa yang harus meminta maaf dalam kasus ini. Sebab, kata dia, dalam tragedi itu ada lima jenderal yang dibunuh dan menjadi korban pertama.
Kalla pun sadar, ada perbedaan data mengenai korban yang tewas dalam tragedi itu. "Ada yang mengatakan ratusan ribu. Kalau ratusan ribu di mana itu? Tidak ada yang bisa menunjukkan," kata dia.
Orang nomor dua di republik ini mengatakan, jika angka ratusan ribu itu benar, pasti ada bukti berupa kuburan massal. Namun, tidak ada yang bisa menunjukkan bukti itu sampai saat ini.
"Tidak ada yang bisa menunjukkan. Berarti kita tidak seperti itu," pungkas Kalla.
Sementara, simposium itu dihadiri 200 orang dari segala kalangan, baik korban, pelaku, aktivis, organisasi masyarakat dan lainnya. Hasil dari simposium ini akan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
