medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan enggan mengomentari wacana pergantian Kepala BIN dari Lejten (Purn.) Sutiyoso ke Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Saya enggak tahu. Kalau pun saya tahu tidak pada tempatnya saya komentar ini," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Luhut meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Presiden. Dia merasa tak layak mengomentari pergantian kepala BIN.
"Tanya Presiden, enggak tahu aku," tegasnya.
Kabar tersebut berembus setelah Presiden Jokowi resmi menunjuk Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Badrodin Haiti. Meski peluang Budi Gunawan kandas sebagai kapolri, tapi BG diberikan jabatan Kepala BIN atas dasar penunjukan Tito.
Adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang menggaungkan informasi bahwa beredar rumor Budi Gunawan akan diangkat sebagai Kepala BIN. Namun diakui Bambang rumor itu belum terkonfirmasi.
Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2015). Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Sementara Fraksi Partai Demokrat enggan merespons serius wacana tersebut. "Karena ini masih wacana kami belum merespons isu itu. Tentu kami melakukan tugas dan wewenang setelah resmi," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Kendati demikian, Didik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi perihal wacana pergantian kepala BIN itu. Pasalnya, pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN murni kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Evaluasi yang paling obyektif dan rasional tentu dari Presiden sendiri," kata dia.
Didik menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan mendukung penuh pilihan Presiden. Namun dia berharap Presiden Jokowi menjelaskan alasan dan urgensi pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN kepada publik.
"Kita berikan wewenang sepenuhnya kepada Presiden untuk mengevaluasi seluruh pembantu-pembantunya (termasuk kepala BIN), apakah Presiden merasa sudah waktunya ada rolling atau ada pergantian," terang dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan enggan mengomentari wacana pergantian Kepala BIN dari Lejten (Purn.) Sutiyoso ke Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Saya enggak tahu. Kalau pun saya tahu tidak pada tempatnya saya komentar ini," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Luhut meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada Presiden. Dia merasa tak layak mengomentari pergantian kepala BIN.
"Tanya Presiden, enggak tahu aku," tegasnya.
Kabar tersebut berembus setelah Presiden Jokowi resmi menunjuk Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Badrodin Haiti. Meski peluang Budi Gunawan kandas sebagai kapolri, tapi BG diberikan jabatan Kepala BIN atas dasar penunjukan Tito.
Adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang menggaungkan informasi bahwa beredar rumor Budi Gunawan akan diangkat sebagai Kepala BIN. Namun diakui Bambang rumor itu belum terkonfirmasi.
Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2015). Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Sementara Fraksi Partai Demokrat enggan merespons serius wacana tersebut. "Karena ini masih wacana kami belum merespons isu itu. Tentu kami melakukan tugas dan wewenang setelah resmi," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Kendati demikian, Didik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi perihal wacana pergantian kepala BIN itu. Pasalnya, pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN murni kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Evaluasi yang paling obyektif dan rasional tentu dari Presiden sendiri," kata dia.
Didik menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan mendukung penuh pilihan Presiden. Namun dia berharap Presiden Jokowi menjelaskan alasan dan urgensi pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN kepada publik.
"Kita berikan wewenang sepenuhnya kepada Presiden untuk mengevaluasi seluruh pembantu-pembantunya (termasuk kepala BIN), apakah Presiden merasa sudah waktunya ada
rolling atau ada pergantian," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)