Jakarta: Pembentukan Provinsi Madura tetap disuarakan masyarakat Madura. Hal itu bakal diperjuangkan legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) XI Willy Aditya.
"Itu tentu poksi (kelompok fraksi) NasDem di Komisi II akan memperjuangkan itu," kata Willy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Dia menyebut aspirasi tersebut terus disuarakan tokoh Madura. Meski saat ini pemerintah menghentikan sementara proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurut dia, Madura sudah sewajarnya berpisah dengan Jatim. Sebab, kultur Madura berbeda dengan Jatim.
"Aspek historis dan sosio-kultural itu menjadi pertimbangan Madura cukup menjadi wilayah (provinsi) sendiri," ucap dia.
Baca: Daerah Otonomi Baru Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat
Selain itu, pembentukan DOB Madura itu dinilai dapat mengatasi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebab, Madura cukup tertinggal pada kedua aspek tersebut.
"Ketika menjadi provinsi tersendiri, proxymiti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur itu menjadi lebih dekat (cepat). Tentu kita menginginkan itu sebagai wakil rakyat sari Madura," kata dia.
Dia mengamini saat ini Madura masih memiliki sejumlah kekurangan dari segi administrasi pembentukan DOB. Yakni, kekurangan pemerintahan tingkat II, yaitu kota.
Pembentukan DOB minimal harus memiliki empat kabupaten dan satu kota. Saat ini, Pulau Madura baru memiliki empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang.
Dia meyakini syarat tersebut bisa dipenuhi. Salah satu kabupaten di Madura bisa dimekarkan menjadi kota.
"Bisa dikejar. Kita bisa menjadikan, Bangkalan atau Sumenep menjadi kota," ujar dia.
Jakarta: Pembentukan Provinsi Madura tetap disuarakan masyarakat Madura. Hal itu bakal diperjuangkan legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur (Jatim) XI Willy Aditya.
"Itu tentu poksi (kelompok fraksi) NasDem di Komisi II akan memperjuangkan itu," kata Willy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Dia menyebut aspirasi tersebut terus disuarakan tokoh Madura. Meski saat ini pemerintah menghentikan sementara proses pembentukan
Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurut dia, Madura sudah sewajarnya berpisah dengan Jatim. Sebab, kultur Madura berbeda dengan Jatim.
"Aspek historis dan sosio-kultural itu menjadi pertimbangan Madura cukup menjadi wilayah (provinsi) sendiri," ucap dia.
Baca:
Daerah Otonomi Baru Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat
Selain itu, pembentukan DOB Madura itu dinilai dapat mengatasi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebab, Madura cukup tertinggal pada kedua aspek tersebut.
"Ketika menjadi provinsi tersendiri,
proxymiti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur itu menjadi lebih dekat (cepat). Tentu kita menginginkan itu sebagai wakil rakyat sari Madura," kata dia.
Dia mengamini saat ini Madura masih memiliki sejumlah kekurangan dari segi administrasi pembentukan DOB. Yakni, kekurangan pemerintahan tingkat II, yaitu kota.
Pembentukan DOB minimal harus memiliki empat kabupaten dan satu kota. Saat ini, Pulau Madura baru memiliki empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang.
Dia meyakini syarat tersebut bisa dipenuhi. Salah satu kabupaten di Madura bisa dimekarkan menjadi kota.
"Bisa dikejar. Kita bisa menjadikan, Bangkalan atau Sumenep menjadi kota," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
