medcom.id, Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan alokasi anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk program Indonesia Sejahtera, yang dapat digunakan melalui instrumen Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Khofifah mengatakan anggaran ini berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN). Namun Daftar Isian Pengisian Anggaran (DIPA-nya berada di Kementerian Sosial.
Rincian penggunaan anggarannya adalah anggaran sebesar Rp6,2 triliun digunakan implementasi program yang diberikan sebesar Rp200 ribu untuk dua bulan, dan Rp199 miliar untuk pencetakan dan pendistrubusian kartu yang dilakukan oleh PT Pos. Sisanya Rp14 miliar untuk dana sosialisasi di kementerian.
Data penerima KKS menggunakan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Data ini juga yang digunakan pada saat pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun lalu.
Terdapat sebanyak 40 persen dari masyarakat yang berada pada status sosial ekonomi terbawah, mengacu pada struktur pendapatan di Indonesia masyarakat di Indonesia yang sudah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dari 40 persen ini terkumpullah 25 persen diantaranya yaitu sebanyak 15,5 juta keluarga.
"Data PPLS divalidasi oleh Kemensos setiap enam bulan sekali. Saat pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada 2013 lalu, ditemukan ketidaktepatan mencapai 7 persen yang ditandai dengan kembali atau returnya KPS," terang Khofifah kepada Media Indonesia.
Pembaharuan data ini terus dilakukan hingga prosentase ketidaktepatan penerima KKS dapat diperkecil. Sesuai skema pemerintah, bantuan yang diberikan melalui KKS akan diberikan hingga Desember akhir tahun ini.
Sementara untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) terdapat sebanyak 86,4 juta orang atau 38 persen dari jumlah tadi. Anggaran untuk KIS, lanjutnya, berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Ditanya kaitan antara KIS dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Mensos mengatakan KIS adalah bagian dari Program Indonesia Sehat yang berisikan konsep semua warga negara seharusnya well insured atau diasuransikan. Tapi pertanggungannya ada yang diiur atau dibayarkan oleh negara dan ada yang membayar sendiri.
"Bertahap nantinya yang membayar sendiri akan diberi label KIS dan menjadi bagian dari KIS. Dengan begitu yang bayar sendiri dan di bantu pemerintah akan mendapatkan pelayanan yang sama di RS. Kan ada kejadian dulu kadang yang bawa Askes dikesampingkan. Nah dengan ini diharapkan pelayanannya akan sama dengan ada perluasan cakupan layanan dan penerimanya," kata dia.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), pada fase pertama tahun ini KIP akan menjangkau 18 provinsi dengan jumlah penerima sebanyak 152.434 siswa yang terdiri dari siswa SD, SMP dan SMA. Para penerima KIP adalah siswa miskin penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang jumlahnya didapat dari hasil verifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011 yaitu pendataan berbasis keluarga.
"KIP sendiri berbeda dengan BSM karena tidak hanya memasukan komponen siswa miskin tetapi juga rentan miskin. Oleh karena itu pada tahap berikutnya akan ada penambahan siswa penerima KIP," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan alokasi anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk program Indonesia Sejahtera, yang dapat digunakan melalui instrumen Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Khofifah mengatakan anggaran ini berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN). Namun Daftar Isian Pengisian Anggaran (DIPA-nya berada di Kementerian Sosial.
Rincian penggunaan anggarannya adalah anggaran sebesar Rp6,2 triliun digunakan implementasi program yang diberikan sebesar Rp200 ribu untuk dua bulan, dan Rp199 miliar untuk pencetakan dan pendistrubusian kartu yang dilakukan oleh PT Pos. Sisanya Rp14 miliar untuk dana sosialisasi di kementerian.
Data penerima KKS menggunakan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Data ini juga yang digunakan pada saat pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun lalu.
Terdapat sebanyak 40 persen dari masyarakat yang berada pada status sosial ekonomi terbawah, mengacu pada struktur pendapatan di Indonesia masyarakat di Indonesia yang sudah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dari 40 persen ini terkumpullah 25 persen diantaranya yaitu sebanyak 15,5 juta keluarga.
"Data PPLS divalidasi oleh Kemensos setiap enam bulan sekali. Saat pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada 2013 lalu, ditemukan ketidaktepatan mencapai 7 persen yang ditandai dengan kembali atau returnya KPS," terang Khofifah kepada
Media Indonesia.
Pembaharuan data ini terus dilakukan hingga prosentase ketidaktepatan penerima KKS dapat diperkecil. Sesuai skema pemerintah, bantuan yang diberikan melalui KKS akan diberikan hingga Desember akhir tahun ini.
Sementara untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) terdapat sebanyak 86,4 juta orang atau 38 persen dari jumlah tadi. Anggaran untuk KIS, lanjutnya, berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Ditanya kaitan antara KIS dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Mensos mengatakan KIS adalah bagian dari Program Indonesia Sehat yang berisikan konsep semua warga negara seharusnya
well insured atau diasuransikan. Tapi pertanggungannya ada yang diiur atau dibayarkan oleh negara dan ada yang membayar sendiri.
"Bertahap nantinya yang membayar sendiri akan diberi label KIS dan menjadi bagian dari KIS. Dengan begitu yang bayar sendiri dan di bantu pemerintah akan mendapatkan pelayanan yang sama di RS. Kan ada kejadian dulu kadang yang bawa Askes dikesampingkan. Nah dengan ini diharapkan pelayanannya akan sama dengan ada perluasan cakupan layanan dan penerimanya," kata dia.
Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), pada fase pertama tahun ini KIP akan menjangkau 18 provinsi dengan jumlah penerima sebanyak 152.434 siswa yang terdiri dari siswa SD, SMP dan SMA. Para penerima KIP adalah siswa miskin penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang jumlahnya didapat dari hasil verifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011 yaitu pendataan berbasis keluarga.
"KIP sendiri berbeda dengan BSM karena tidak hanya memasukan komponen siswa miskin tetapi juga rentan miskin. Oleh karena itu pada tahap berikutnya akan ada penambahan siswa penerima KIP," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
