medcom.id, Jakarta: Rencana Calon Presiden terpilih Joko Widodo menghapus jabatan wakil menteri dalam kabinetnya, dan menyerahkan tugas-tugas wakil menteri kepada direktur jenderal kementerian, dinilai sebagai langkah positif.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Andrinof Chaniago, pertimbangan untuk mengkaji keberadaan jabatan wakil menteri masih diperlukan atau tidak adalah sebuah kebijakan tepat untuk merampingkan kabinet dan anggaran negara.
"Pertimbangan tersebut sudah tepat, karena beberapa kementrian tidak perlu wakil menteri," ujar Andrinof kepada Metrotvnews.com, di Jakarta Sabtu (2/8/2014).
Kata Andrinof, beberapa kementerian seperti Pekerjaan Umum dan Pertanian tidak dibutuhkan wakil menteri karena bisa memberdayakan eselon satu seperti direktur jenderal. Meski program andalan Presiden terpilih tersebut adalah menguatkan bidang pertanian.
Lain halnya dengan Kementrian Luar Negeri, lanjut Andrinof, membutuhkan peran wakil menteri karena banyaknya agenda bilateral yang harus dihadiri pejabat setingkat menteri. "Nah kalau Kementrian Luar Negeri perlu itu wakil menteri," jelasnya.
Untuk itu, pertimbangan Jokowi untuk mencabut beberapa wakil menteri sudah tepat, lantaran tidak seluruh kementrian membutuhkan wakil. "Tergantung, apakah kementerian tersebut memang membutuhkan wakil menteri dan tugas-tugas mewakili negara," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Rencana Calon Presiden terpilih Joko Widodo menghapus jabatan wakil menteri dalam kabinetnya, dan menyerahkan tugas-tugas wakil menteri kepada direktur jenderal kementerian, dinilai sebagai langkah positif.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Andrinof Chaniago, pertimbangan untuk mengkaji keberadaan jabatan wakil menteri masih diperlukan atau tidak adalah sebuah kebijakan tepat untuk merampingkan kabinet dan anggaran negara.
"Pertimbangan tersebut sudah tepat, karena beberapa kementrian tidak perlu wakil menteri," ujar Andrinof kepada
Metrotvnews.com, di Jakarta Sabtu (2/8/2014).
Kata Andrinof, beberapa kementerian seperti Pekerjaan Umum dan Pertanian tidak dibutuhkan wakil menteri karena bisa memberdayakan eselon satu seperti direktur jenderal. Meski program andalan Presiden terpilih tersebut adalah menguatkan bidang pertanian.
Lain halnya dengan Kementrian Luar Negeri, lanjut Andrinof, membutuhkan peran wakil menteri karena banyaknya agenda bilateral yang harus dihadiri pejabat setingkat menteri. "Nah kalau Kementrian Luar Negeri perlu itu wakil menteri," jelasnya.
Untuk itu, pertimbangan Jokowi untuk mencabut beberapa wakil menteri sudah tepat, lantaran tidak seluruh kementrian membutuhkan wakil. "Tergantung, apakah kementerian tersebut memang membutuhkan wakil menteri dan tugas-tugas mewakili negara," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
