medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah tak terlalu optimistis terhadap pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Parlemen. Pasalnya, politik bersifat dinamis.
"Saya pun tidak berani memastikan apakah itu disetujui atau tidak karena kan perkembangan politik ini setiap saat berubah. Tapi kalau ada yang dikesankan seolah-olah mendahului keputusan DPR, ya silakan saja diputusin sendiri," ungkap Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.
Menurut dia, sekali pun mayoritas fraksi di DPR mendukung Perppu Ormas, bukan tidak mungkin nantinya mereka justru berbalik arah. Taufik mengatakan, dukungan itu bukanlah sikap resmi dari Parlemen.
"Resminya nanti pada saat pembahasan di Komisi II. Ini kan lagi dibahas di Komisi II," tegas dia.
Pemerintah pun diharap tak menimbulkan isu-isu yang membuat masyarakat lelah. Dia ingin pemerintah fokus terhadap perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan harga bahan pangan, hingga memberantas mafia-mafia pangan.
"Itu lebih penting daripada urusan-urusan yang kaitan dengan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat," ketus dia.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meyakini semua fraksi pada akhirnya bisa menyetujui Perppu Ormas. Fraksi Partai Hanura, Golkar, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan disebut bakal setuju untuk mengesahkan Perppu Ormas tersebut.
Menurut dia, membiarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diganggu, sama dengan membiarkan negara dan bangsa terpecah-pecah. Padahal, bangsa ini telah diperjuangkan para pendiri bangsa dan selalu dijaga kesatuannya dari Sabang sampai Merauke.
"Saya kira pasti semuanya berpikir rasional karena ini kepentingan bangsa dan negara. Namun persoalannya ialah menjelang pemilu, tentu ada kelompok atau orang yang cari panggung, maka ingin mencoba berseberangan dan menolak Perppu," tutur Dadang, Minggu 1 Oktober 2017.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah tak terlalu optimistis terhadap pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Parlemen. Pasalnya, politik bersifat dinamis.
"Saya pun tidak berani memastikan apakah itu disetujui atau tidak karena kan perkembangan politik ini setiap saat berubah. Tapi kalau ada yang dikesankan seolah-olah mendahului keputusan DPR, ya silakan saja diputusin sendiri," ungkap Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.
Menurut dia, sekali pun mayoritas fraksi di DPR mendukung Perppu Ormas, bukan tidak mungkin nantinya mereka justru berbalik arah. Taufik mengatakan, dukungan itu bukanlah sikap resmi dari Parlemen.
"Resminya nanti pada saat pembahasan di Komisi II. Ini kan lagi dibahas di Komisi II," tegas dia.
Pemerintah pun diharap tak menimbulkan isu-isu yang membuat masyarakat lelah. Dia ingin pemerintah fokus terhadap perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan harga bahan pangan, hingga memberantas mafia-mafia pangan.
"Itu lebih penting daripada urusan-urusan yang kaitan dengan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat," ketus dia.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meyakini semua fraksi pada akhirnya bisa menyetujui Perppu Ormas. Fraksi Partai Hanura, Golkar, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan disebut bakal setuju untuk mengesahkan Perppu Ormas tersebut.
Menurut dia, membiarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diganggu, sama dengan membiarkan negara dan bangsa terpecah-pecah. Padahal, bangsa ini telah diperjuangkan para pendiri bangsa dan selalu dijaga kesatuannya dari Sabang sampai Merauke.
"Saya kira pasti semuanya berpikir rasional karena ini kepentingan bangsa dan negara. Namun persoalannya ialah menjelang pemilu, tentu ada kelompok atau orang yang cari panggung, maka ingin mencoba berseberangan dan menolak Perppu," tutur Dadang, Minggu 1 Oktober 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
