Jakarta: PDIP menyerahkan semua kewenangan rangkap jabatan menteri kabinet kerja sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. PDIP menilai ada tantangan politik yang berbeda saat ini sehingga presiden mempersilakan menteri rangkap jabatan.
"Presiden Jokowi ketika pada awal pemerintahan melarang menteri untuk rangkap jabatan karena beratnya tantangan ekonomi dan juga politik yang dihadapi Bapak Presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa 23 Januari 2018.
Menurut Hasto, tantangan politik dan ekonomi saat ini jauh berbeda pada saat Presiden Joko Widodo awal-awal menjabat. Saat ini tantangan politik dan ekonominya jauh lebih baik. Ditambah momen tahun politik.
Kata Hasto, PDIP pun tak keberatan jika rangkap jabatan menteri ditinjau ulang. Hasto memastikan PDIP akan tetap mendukung apapun kebijakan Presiden Joko Widodo,
"Demikian sebaliknya jika Presiden Jokowi tetap pada keyakinan beliau untuk menteri berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pembantu presiden, kami juga akan memberikan dukungan terhadap hal tersebut," tutupnya.
Setidaknya, ada dua menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang saat ini memilki jabatan rangkap di pemerintahan. Diantaranya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Sosial Idrus Marham yang masih mendapatkan jabatan struktural sebagai Ketua Koordinator Kelembagaan Partai Golkar.
Jakarta: PDIP menyerahkan semua kewenangan rangkap jabatan menteri kabinet kerja sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. PDIP menilai ada tantangan politik yang berbeda saat ini sehingga presiden mempersilakan menteri rangkap jabatan.
"Presiden Jokowi ketika pada awal pemerintahan melarang menteri untuk rangkap jabatan karena beratnya tantangan ekonomi dan juga politik yang dihadapi Bapak Presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa 23 Januari 2018.
Menurut Hasto, tantangan politik dan ekonomi saat ini jauh berbeda pada saat Presiden Joko Widodo awal-awal menjabat. Saat ini tantangan politik dan ekonominya jauh lebih baik. Ditambah momen tahun politik.
Kata Hasto, PDIP pun tak keberatan jika rangkap jabatan menteri ditinjau ulang. Hasto memastikan PDIP akan tetap mendukung apapun kebijakan Presiden Joko Widodo,
"Demikian sebaliknya jika Presiden Jokowi tetap pada keyakinan beliau untuk menteri berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pembantu presiden, kami juga akan memberikan dukungan terhadap hal tersebut," tutupnya.
Setidaknya, ada dua menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang saat ini memilki jabatan rangkap di pemerintahan. Diantaranya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Sosial Idrus Marham yang masih mendapatkan jabatan struktural sebagai Ketua Koordinator Kelembagaan Partai Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CIT)
