Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah sepakat dengan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan. Pemerintah menyepakati penambahan dua pimpinan MPR.
"Pemerintah sudah oke pas pertemuan informal kemarin. Pemerintah tidak ada masalah dua (penambahan jumlah pimpinan) di MPR, walaupun sebenarnya pemerintah lebih ingin satu," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
Supratman memaparkan sikap fraksi di tingkat Baleg belum bulat ihwal jumlah penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut. Selain itu, tarik ulur slot fraksi yang bakal mengisi posisi itu pun menjadikan pembahasan RUU tak kunjung rampung.
"Tapi, karena ini tidak bisa bulat, kami berusaha berkomunikasi supaya di tingkat ketua kelompok fraksi ini bisa rampung," ungkapnya.
Baca: Fadli Zon Memaklumi Usulan Penambahan Pimpinan MPR
Menurut dia, pembahasan RUU MD3 akan dilanjutkan hari ini untuk mencapai target penyelesaian di masa sidang paripurna pekan depan. Segala upaya pun bakal dilakukan sesuai dengan mekanisme tata tertib yang berlaku.
"Ada opsi di MPR yang mengusulkan penambahan tiga pimpinan, kemudian di DPR berkembang rata-rata mengusulkan satu, tapi ada yang mengusulkan dua kemudian DPD juga ada penambahan. Jadi kami akan selesaikan di tingkat Panja," tandasnya.
DPR akan merevisi UU MD3 untuk menambah pimpinan DPR dan MPR. Semua fraksi sepakat menambah satu pimpinan DPR menjadi enam orang formasi satu ketua dan lima wakil ketua.
Belakangan kursi pimpinan MPR juga minta ditambah dua. Dua kursi pimpinan MPR rencananya diberikan pada PDI Perjuangan. Satu kursi tersisa masih diperebutkan oleh partai lain. Gerindra meminta jatah satu kursi dengan alasan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak yang belum memiliki wakil di MPR.
Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah sepakat dengan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan. Pemerintah menyepakati penambahan dua pimpinan MPR.
"Pemerintah sudah oke pas pertemuan informal kemarin. Pemerintah tidak ada masalah dua (penambahan jumlah pimpinan) di MPR, walaupun sebenarnya pemerintah lebih ingin satu," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
Supratman memaparkan sikap fraksi di tingkat Baleg belum bulat ihwal jumlah penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut. Selain itu, tarik ulur slot fraksi yang bakal mengisi posisi itu pun menjadikan pembahasan RUU tak kunjung rampung.
"Tapi, karena ini tidak bisa bulat, kami berusaha berkomunikasi supaya di tingkat ketua kelompok fraksi ini bisa rampung," ungkapnya.
Baca: Fadli Zon Memaklumi Usulan Penambahan Pimpinan MPR
Menurut dia, pembahasan RUU MD3 akan dilanjutkan hari ini untuk mencapai target penyelesaian di masa sidang paripurna pekan depan. Segala upaya pun bakal dilakukan sesuai dengan mekanisme tata tertib yang berlaku.
"Ada opsi di MPR yang mengusulkan penambahan tiga pimpinan, kemudian di DPR berkembang rata-rata mengusulkan satu, tapi ada yang mengusulkan dua kemudian DPD juga ada penambahan. Jadi kami akan selesaikan di tingkat Panja," tandasnya.
DPR akan merevisi UU MD3 untuk menambah pimpinan DPR dan MPR. Semua fraksi sepakat menambah satu pimpinan DPR menjadi enam orang formasi satu ketua dan lima wakil ketua.
Belakangan kursi pimpinan MPR juga minta ditambah dua. Dua kursi pimpinan MPR rencananya diberikan pada PDI Perjuangan. Satu kursi tersisa masih diperebutkan oleh partai lain. Gerindra meminta jatah satu kursi dengan alasan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak yang belum memiliki wakil di MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
