Wacana Bentuk Pansus Polemik Panglima Muncul di DPR

medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid melempar wacana pembentukan panitia khusus menyikapi polemik pembelian senjata yang melibatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Tak selarasnya pernyataan beberapa kepala lembaga dianggap perlu dibahas serius. "Rapat lintas komisi dimungkinkan dengan Komisi I dan Komisi III ditindaklanjuti dalam bentuk pansus," tegas Hidayat seperti dilansir Media Indonesia, Jumat 29 September 2017. Hidayat mengusulkan Komisi Pertahanan memanggil sekaligus Panglima Gatot, Menhan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan pihak terkait. Mereka harus menjelaskan penjelasan yang tak sama. "Diundang sekalian semua, BIN, Pindad juga. BIN kan semua mitra kerja kami di Komisi I. Undang semua agar clear," ucap dia. Pemanggilan diperlukan karena polemik pernyataan Jenderal Gatot ihwal pembelian 5.000 senjata oleh institusi di luar TNI-Polri Terus berkembang. Padahal, Menko Polhukam Wiranto sudah memberi keterangan resmi. Presiden Joko Widodo pun sudah memanggil Panglima ke Istana Kepresidenan, Rabu 27 September 2017. Sebelumnya, dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9), Gatot menyebut ada institusi yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal. Petinggi institusi-institusi terkait kemudian menyampaikan pernyataan berbeda-beda. Rapat bersama Komisi I diharapkan membuat tiap institusi tidak 'berjalan' sendiri-sendiri di masa mendatang. "Kalau tidak, kami khawatir disusupi anasir-anasir yang mengadu domba pimpinan lembaga negara," beber Hidayat. Alutsista Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI secara implisit sempat mengungkapkan adanya kesamaan senjata yang digunakan Polri dengan TNI. Ketua Presidium Indonesia Police Wath Neta S. Pane mengatakan, Polri memiliki kesatuan atau unit kerja semimiliter, yakni Brigade Mobil dan Densus 88 Antiteror. Alutsista yang digunakan kedua kesatuan itu memang memiliki kesamaan dengan alutsista TNI. Ironisnya, kesamaan itu sengaja dibiarkan sejak 2002 saat TNI dan Polri dipisahkan. "Selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya. Semua mendiamkan, termasuk pemerintah, wakil rakyat, dan TNI sendiri," papar Neta. Kondisi itu, menurut Neta, harus segera dijelaskan dan disikapi pemerintah. Potensi dan ancaman konflik kedua institusi akan terus membesar dan kian membahayakan negara bila sengaja dibiarkan. Di sisi lain, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah alutsista yang dimiliki Polri sama dengan TNI. Namun, ia mengakui ada sejumlah alutsista seperti mortir dan pelontar granat infanteri yang dimiliki Polri, tetapi hanya digunakan untuk latihan pasukan Brimob. Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto berharap polemik itu tidak berkepanjangan. "Saya beri pernyataan ke pers itu untuk membangun suasana yang kondusif, tenteram, dan aman di masyarakat," ucap Wiranto di Palembang, kemarin.