Jakarta: Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, menegaskan bocoran terkait putusan sistem pemilu bukan dari internal Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut MK akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup atau coblos partai.
"Informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, atau pun elemen lain di MK," kata Denny melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.
Dia menekankan tidak ada unsur pembocoran rahasia negara dan putusan MK berada di tangan hakim mahkamah. Dia meluruskan hal ini untuk mencegah langkah mubazir dengan melakukan pemeriksaan di lingkungan MK.
"Padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK," ujar dia.
Denny memastikan informasi yang diterima dari seorang yang kredibel. Alasan itu membuatnya melanjutkan informasi kepada khalayak luas yang dinilai sebagai sebagai bentuk public control atau pengawasan publik.
"Agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut," kata Denny.
Denny juga meminta mencermati pemilihan frasa “... mendapatkan informasi” bukan “... mendapatkan bocoran”. Putusan tidak ada yang bocor karena belum dibacakan dalam sidang pleno.
"Saya menulis, '... MK akan memutuskan'. Masih akan, belum diputuskan," kata Denny.
Dia juga membantah menggunakan istilah 'informasi dari A1'. Hal itu untuk menjawab bantahan cuitan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari '...Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya'," ucap Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Jakarta: Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, menegaskan bocoran terkait putusan
sistem pemilu bukan dari internal Mahkamah Konstitusi (
MK). Dia menyebut MK akan memutuskan sistem
pemilu kembali ke proporsional tertutup atau coblos partai.
"Informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, atau pun elemen lain di MK," kata Denny melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.
Dia menekankan tidak ada unsur pembocoran rahasia negara dan putusan MK berada di tangan hakim mahkamah. Dia meluruskan hal ini untuk mencegah langkah mubazir dengan melakukan pemeriksaan di lingkungan MK.
"Padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK," ujar dia.
Denny memastikan informasi yang diterima dari seorang yang kredibel. Alasan itu membuatnya melanjutkan informasi kepada khalayak luas yang dinilai sebagai sebagai bentuk
public control atau pengawasan publik.
"Agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut," kata Denny.
Denny juga meminta mencermati pemilihan frasa “... mendapatkan informasi” bukan “... mendapatkan bocoran”. Putusan tidak ada yang bocor karena belum dibacakan dalam sidang pleno.
"Saya menulis, '... MK akan memutuskan'. Masih akan, belum diputuskan," kata Denny.
Dia juga membantah menggunakan istilah 'informasi dari A1'. Hal itu untuk menjawab bantahan cuitan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari '...Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya'," ucap Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
