Partai Prima Diduga Menjadi Pion Agenda Penundaan Pemilu

Jakarta: Keputusan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dipersoalkan. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) sebagai penggugat diduga menjadi pion dari agenda penundaan pemilu. "Masyarakat perlu lebih kritis menelisik lebih jauh dan memelototi, siapa-siapa saja yang sejak awal memiliki kepentingan untuk mengembalikan kekuasaan otoriter ala Orde Baru, melalui penundaan pemilu ini," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Khoirul Umam melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Maret 2023. Dia menilai ada elite-elite kekuasaan yang masuk ke ranah yudisial dan mengarahkan putusan PN Jakpus terkait gugatan Prima. Majelis juga dianggap tidak paham kewenangan pengadilan perdata yang tidak bisa mengadili sengketa terkait proses pemilu.   "Dugaan itu semakin kuat ketika kita mencermati amar putusan PN Jakarta Pusat ini, yang mana majelis hakim seolah tak paham wilayah yurisdiksi pengadilan perdata," ujar Umam. Dia menegaskan gugatan Prima terkait dugaan melawan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dugaan itu telah melewati sidang sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Lalu mengapa justru amar putusan PN Jakarta Pusat hendak menganulir agenda kerja nasional dan kemaslahatan yang lebih besar berupa persiapan tahapan pemilu," kata Umam. Menurut Umam, cara penundaan pemilu melalui pengadilan ditempuh karena dianggap paling mudah dan efektif. Sebab, tak ada pihak yang memihak pada wacana penundaan pemilu. "Semua itu diorkestrasi sedemikian rupa untuk menghadirkan ketidakpastian persiapan menuju Pemilu 2024 mendatang," kata Umam. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id