Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan/MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan/MI/Barry Fathahillah

DPR Klaim Lebih Terbuka dari Pemerintah Soal Penggunaan Anggaran

Anggi Tondi Martaon • 31 Desember 2021 17:53
Jakarta: DPR membantah kritik Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) terkait keterbukaan penggunaan anggaran. Lembaga legislatif mengklaim lebih transparan dibandingkan pemerintah.
 
"Daripada pemerintah DPR lebih terbuka, lebih transparan," kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Ahmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Jumat, 31 Desember 2021.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan keterbukaan penggunaan anggaran DPR dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan berbagai pihak. Seperti penggunaan anggaran reses yang diawasi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau DPR sebagai wakil rakyat jadi rakyat itu tahu lah, terutama konstituennya. Yang lebih kritis itu konstituen," ungkap dia. 
 
Baca: DPR Janji Tancap Gas Selesaikan RUU TPKS
 
Penggunaan anggaran reses anggota dewan juga diawasi fraksi sebagai perwakilan partai. Sebab, baik atau tidaknya penggunaan dana reses bakal mempengaruhi suara partai pada pemilu. 
 
"Jadi reses kalau tidak dilaksanakan tidak benar itu berat di 2024. Nanti partainya akan marah," sebut Ahmad.
 
Selain itu, dia menyampaikan penggunaan anggaran DPR secara keseluruhan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jendela Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Bahkan, DPR berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-12 pada 2019.
 
"Termasuk (penghargaan) dari Menpan RB. Penghargaan kita banyak, jadi ga ada yang ga transparan," ujar dia.
 
Seknas FITRA menyebut BURT sebagai pengelola anggaran DPR tidak memberi akses leluasa kepada publik untuk mendapatkan informasi. Akibatnya terdapat banyak ruang untuk wakil rakyat terjerembab dalam lumpur tindak pidana korupsi.
 
"Belum menjalankan prinsip-prinsip penganggaran dan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Bentuknya seperti tidak adanya publikasi dokumen kebijakan tata kelola keuangan dan RKA DPR oleh BURT," ujar Manajer Riset Seknas FITRA Badiul Hadi, Kamis, 30 Desember 2021.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif