Jakarta: Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi pengamanan tahanan. Hal itu disampaikan menyikapi pertemuan zoom yang dilakukan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah pihak.
"Itu saya pikir evaluasi untuk sistem keamanan di KPK," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Januari 2022.
Wakil Ketua DPR itu mengaku tak mengetahui secara rinci ulah Rahmat Effendi. Termasuk, orang yang diajak berkomunikasi oleh Rahmat Effendi.
"Saya belum tahu persis, saya sempet liat sepintas di medsos," ujar dia.
Baca: Walkot Nonaktif Bekasi Menghubungi Pihak Terlarang dalam Rutan
Sebelumnya, Rahmat Effendi berkomunikasi dengan sejumlah pihak selama di rumah tahanan (rutan). Tindakan tersebut sangat disayangkan.
"KPK sangat menyayangkan bahwa tahanan dimaksud diduga bertemu secara daring dengan pihak-pihak lain sebagaimana batasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Januari 2022.
Ali mengatakan pihaknya memang memberikan fasilitas untuk tahanan KPK menghubungi beberapa pihak tertentu dalam rutan. Namun, komunikasi itu cuma boleh dilakukan kepada keluarga maupun kuasa hukum.
Komunikasi tahanan ini merupakan bagian dari kunjungan rutan. Pandemi covid-19 membuat KPK harus mengubah kunjungan fisik menjadi daring.
Namun, kebijakan itu dimanfaatkan Rahmat untuk menghubungi pihak lain di luar keluarga dan penasihat hukum. Tindakan Rahmat Effendi itu membuat KPK bakal mengevaluasi tindakan itu.
"Kami akan melakukan evaluasi baik terhadap tahanan maupun rutan KPK agar dalam pelayanan rutan berpedoman pada ketentuan dan SOP yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pelayanan prima sebagai hak dari tahanan," tutur Ali.
Jakarta:
Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mengevaluasi pengamanan tahanan. Hal itu disampaikan menyikapi pertemuan
zoom yang dilakukan Wali Kota nonaktif Bekasi
Rahmat Effendi bersama sejumlah pihak.
"Itu saya pikir evaluasi untuk sistem keamanan di KPK," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Januari 2022.
Wakil Ketua DPR itu mengaku tak mengetahui secara rinci ulah Rahmat Effendi. Termasuk, orang yang diajak berkomunikasi oleh Rahmat Effendi.
"Saya belum tahu persis, saya sempet liat sepintas di medsos," ujar dia.
Baca:
Walkot Nonaktif Bekasi Menghubungi Pihak Terlarang dalam Rutan
Sebelumnya, Rahmat Effendi berkomunikasi dengan sejumlah pihak selama di rumah tahanan (rutan). Tindakan tersebut sangat disayangkan.
"KPK sangat menyayangkan bahwa tahanan dimaksud diduga bertemu secara daring dengan pihak-pihak lain sebagaimana batasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Januari 2022.
Ali mengatakan pihaknya memang memberikan fasilitas untuk tahanan KPK menghubungi beberapa pihak tertentu dalam rutan. Namun, komunikasi itu cuma boleh dilakukan kepada keluarga maupun kuasa hukum.
Komunikasi tahanan ini merupakan bagian dari kunjungan rutan. Pandemi covid-19 membuat KPK harus mengubah kunjungan fisik menjadi daring.
Namun, kebijakan itu dimanfaatkan Rahmat untuk menghubungi pihak lain di luar keluarga dan penasihat hukum. Tindakan Rahmat Effendi itu membuat KPK bakal mengevaluasi tindakan itu.
"Kami akan melakukan evaluasi baik terhadap tahanan maupun rutan KPK agar dalam pelayanan rutan berpedoman pada ketentuan dan SOP yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pelayanan prima sebagai hak dari tahanan," tutur Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
