Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompoleks Parlemen. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompoleks Parlemen. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Prabowo Bakal Dicecar soal Pelibatan PT Teknologi Militer Indonesia

Anggi Tondi Martaon • 02 Juni 2021 11:29
Jakarta: Rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) didukung. Namun, langkah tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar.
 
"Kita perlu keterbukaan, akuntabel, dan semuanya harus terpapar dengan baik," kata anggota Komisi I Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2021.
 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menilai upaya modernisasi alpalhankam merupakan sebuah terobosan. Sebab, upaya modernisasi alutsista selalu mengalami kendala.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya, bagaimanapun ini saya melihat terobosan dari Menhan (Prabowo Subianto) mengatasi kebuntuan dalam modernisasi TNI," kata dia.
 
Setidaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopasus) itu. Di antaranya, penggunaan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum implementasi alpalhankam.
 
Baca: Menhan Prabowo Bocorkan Apa yang akan Dibahas Bersama DPR
 
Selanjutnya, pelibatan perusahaan yang disebut terlibat dalam proyek alpalhankam, yaitu PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Menurut dia, hal itu perlu diklarifikasi Prabowo.
 
Sumber pendanaan juga perlu dijelaskan. Sebab, anggaran yang dibutuhkan mencapai US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
 
"Bagaimana sumber pembiayaan, ada siapa lender-nya, apakah ini IMF (International Monetary Fund), apakah World Bank, nah itu yang perlu dijelaskan oleh beliau," kata dia.
 
Hal terakhir yang harus dijelaskan, yaitu penggunaan anggaran alpalhankam. Menurut dia, pengubahan jangka waktu penggunaan anggaran dari 25 tahun menjadi 2,5 tahun.
 
"Berarti lima periode pemerintahan akan datang tak bisa lagi pengadaan (alutsista) yang baru. Apakah akan dihabiskan di sisa Pemerintahan sekarang ini. Nah, mekanisme ini yang ingin kita dengar," ujar dia.
 
(JMS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif